OTT KPK Sukoharjo, Ahmad Luthfi: Ikan Itu Busuknya dari Kepala!

JAKARTA, Jatengdata.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK Sukoharjo terhadap Bupati Etik Suryani. Ia menegaskan bahwa kebobrokan birokrasi selalu bermula dari pemimpinnya.

Merespons kejadian tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menyatakan keprihatinannya. Ia merasa sudah berkali-kali mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Karakter birokrasi, menurutnya, selalu bermula dari sikap sang pemimpin.

“Kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Sikap tegas ini mencerminkan dukungan penuh Pemprov Jateng terhadap upaya penegakan hukum. Luthfi menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah wajib taat asas dalam menggunakan wewenang maupun mengelola anggaran. Ia menilai langkah penyidik antirasuah sudah sangat tepat.

“Ini kuncinya. Saya sangat prihatin dan sangat mendukung apa yang dilakukan KPK karena equality before the law, semua sama di muka hukum,” tegasnya.

Alasan KPK Menangkap Bupati Sukoharjo

Publik saat ini tentu menyoroti alasan KPK menangkap Bupati Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan perkembangan informasi, tindak pemerasan yang memicu kasus dugaan rasuah ini.

KPK mensinyalir aksi pemerasan tersebut menyasar sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Tim penyidik menggelar operasi penindakan itu pada Kamis (9/7/2026) malam. Hingga hari ini, penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait.

Jaminan Keberlangsungan Pelayanan Publik

Di tengah guncangan akibat OTT KPK Sukoharjo ini, Luthfi bergerak cepat mengambil langkah taktis. Ia menjamin proses hukum pimpinan daerah tidak akan mengorbankan hak-hak warga masyarakat. Roda pelayanan birokrasi harus tetap berjalan normal.

“Siapa pun pemimpinnya yang menghadapi persoalan hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup jalannya pemerintahan di Sukoharjo,” kata Luthfi.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jateng segera menyiapkan skenario transisi kepemimpinan. Mereka bersiap menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengambil alih kendali pemerintahan sementara waktu. Penunjukan ini tinggal menunggu kejelasan status hukum para pihak dari KPK