Tak Cukup Bansos, Strategi Gubernur Tekan Kemiskinan Jawa Tengah

SALATIGA, Jatengdata.com – Pengentasan kemiskinan Jawa Tengah kini tidak lagi sekadar mengandalkan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng 123 perguruan tinggi untuk terjun langsung menggarap pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah kolaboratif ini menyasar akar persoalan ekonomi keluarga agar warga mampu membangun kemandirian secara berkelanjutan.

Ahmad Luthfi menyampaikan gagasan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Dalam forum itu, ia meminta akademisi tidak hanya berhenti pada penelitian akademis di kampus. Kalangan perguruan tinggi harus ikut menyelesaikan persoalan masyarakat bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi.

Dorongan kolaborasi tersebut muncul di tengah tren penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan provinsi ini turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Sepanjang periode itu, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 81.250 orang, yakni dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.

Meski menunjukkan perbaikan, penurunan angka tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk menajamkan intervensi yang lebih terarah. Pemerintah provinsi memastikan program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjangkau warga yang membutuhkan, tetapi juga mengatasi penyebab utamanya agar masyarakat tidak kembali terjerat kondisi serupa.

Kolaborasi 123 Kampus dalam Program Kecamatan Berdaya

Untuk mewujudkan target tersebut, Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong penanganan kemiskinan terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Keduanya menilai perguruan tinggi memegang peran strategis karena mampu menyumbangkan riset, data, keahlian, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Jumlah mitra kampus itu meningkat pesat dari 49 perguruan tinggi pada 2025 setelah mendapat tambahan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Pemerintah daerah menjalankan kolaborasi tersebut antara lain melalui Program Kecamatan Berdaya bersama sejumlah kampus. Deretan perguruan tinggi itu meliputi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Para akademisi menerapkan keilmuan mereka secara langsung lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN), pendampingan usaha, serta pendataan rumah tidak layak huni. Selain itu, tim perguruan tinggi turut membantu penanganan stunting hingga pengembangan teknologi desalinasi air. Pendekatan ini memudahkan pemetaan persoalan warga berdasarkan kondisi lapangan sekaligus membantu pemerintah merancang program sesuai kebutuhan tiap wilayah.

Menurut Luthfi, pengentasan kemiskinan harus menyentuh persoalan mendasar yang saling berkaitan. Intervensi tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan hingga penguatan kemampuan ekonomi keluarga.

“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya.

Pergeseran Bansos ke Pemberdayaan

Sejalan dengan langkah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan upaya pemerintah dalam mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah kini menggeser orientasi dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mandiri secara ekonomi.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.

Menurut Muhaimin, strategi pemberdayaan membutuhkan dukungan akses pendidikan, permodalan, tanah, serta ekosistem ekonomi yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan warga. Secara nasional, pemerintah memprioritaskan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rakornas di UKSW Salatiga tersebut, perguruan tinggi juga mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Komitmen itu melibatkan UKSW, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan berharap kolaborasi ini mampu mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi. Dengan demikian, kampus dapat menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.

“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, keterlibatan perguruan tinggi dalam Program Kecamatan Berdaya tidak hanya berhenti pada riset, pendataan, atau pendampingan sesaat. Kolaborasi pemberdayaan masyarakat desa di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi menjadi tumpuan penting untuk terus menekan angka kemiskinan Jawa Tengah secara berkelanjutan. Melalui perluasan akses pendidikan dan peningkatan produktivitas, sumber daya kampus kini membantu warga desa membangun penghasilan yang lebih mandiri.