Tembus 2 Persen, Model Penurunan Stunting Demak dan Kabupaten Semarang Ditiru Nasional

SEMARANG, Jatengdata.com – Keberhasilan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menekan prevalensi hingga kisaran 2 persen membuat model penurunan stunting mereka menjadi rujukan nasional. Pemerintah pusat menganggap strategi lintas sektor kedua wilayah ini sangat efektif. Daerah lain akan meniru langkah tersebut untuk mendorong percepatan penurunan stunting di berbagai wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiharto, S.Sos., M.Si., mengapresiasi pencapaian Demak dan Kabupaten Semarang. Ia menilai capaian tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi wilayah lain usai Rapat Koordinasi Teknis di Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).

“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain. Tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” ungkap Eddy.

Gubernur Jateng Dorong Sistem ATM

Secara kumulatif, rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini masih berada di angka 9,77 persen dan menyisakan kesenjangan antarwilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti sejumlah daerah dengan angka prevalensi tinggi, seperti Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Guna mengejar ketertinggalan, Luthfi meminta para bupati dan wali kota tidak bekerja sendiri. Ia mendorong para kepala daerah menerapkan sistem Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) terhadap model penurunan stunting milik Demak dan Kabupaten Semarang.

“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.

Luthfi mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa membebankan penanganan ini kepada satu instansi saja. Eksekusi program wajib melibatkan intervensi terpadu lintas sektor. Intervensi ini harus menyentuh perbaikan gizi balita, sanitasi, lingkungan, pola asuh, hingga dukungan dana nonpemerintah seperti Baznas dan CSR Bank Jateng.

Validasi Data Penentu Keberhasilan Program

Selain kolaborasi lintas sektor, kunci utama keberhasilan percepatan penurunan stunting di tingkat daerah terletak pada akurasi data sasaran. Luthfi mencontohkan temuan program pemeriksaan dokter spesialis keliling di Wonosobo. Saat tim medis memeriksa 10 balita, mereka menemukan sembilan anak terindikasi mengalami stunting.

Fakta lapangan ini menegaskan pentingnya penguatan validasi data. Petugas di lapangan harus memvalidasi angka statistik dengan kondisi riil masyarakat. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar tidak keliru menentukan sasaran program.

“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.

Sementara itu, Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D selaku Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memastikan pemerintah pusat akan terus memperkuat integrasi program daerah dengan kebijakan nasional.

Budi meyakini penerapan model penurunan stunting berbasis data riil ini, jika berjalan bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan mempercepat pencapaian target nasional 14-15 persen pada tahun 2029.