Laporan APBD Jateng 2025 Disahkan, Gubernur Jadikan Investasi Rp110 Triliun Mesin Pencetak Lapangan Kerja

SEMARANG, Jatengdata.com – Gubernur Ahmad Luthfi menjadikan realisasi investasi Rp110 triliun sebagai senjata utama untuk menyerap ratusan ribu tenaga kerja di tengah kuatnya tekanan fiskal daerah. Strategi penguatan ekonomi makro ini ditegaskan menyusul persetujuan resmi DPRD atas laporan pertanggungjawaban APBD Jateng 2025 pada Rabu (8/7/2026).

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjadikan sektor investasi sebagai tulang punggung baru. Strategi ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Sepanjang tahun lalu, realisasi investasi Jawa Tengah sukses menembus angka Rp110 triliun. Capaian masif tersebut tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas. Kucuran dana ini langsung berdampak positif pada penyediaan lapangan kerja Jateng. Tercatat, hampir 276 ribu tenaga kerja berhasil terserap sepanjang tahun tersebut.

Tren positif investasi ini terus berlanjut memasuki tahun ini. Pada triwulan pertama 2026, arus modal yang masuk sudah mendekati angka Rp23 triliun. Pemasukan ini kembali membuka peluang kerja baru bagi sekitar 92 ribu orang. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa roda ekonomi daerah tidak boleh hanya mengandalkan kas pemerintah semata.

Strategi Tutup Defisit Anggaran

Selain memacu investasi, pemerintah juga sukses membereskan pengelolaan keuangan tahun lalu. DPRD secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jateng 2025 karena datanya selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah mencatat realisasi pendapatan daerah berada di angka Rp 23,761 triliun. Sementara itu, total belanja daerah mencapai Rp 23,871 triliun.

Kondisi tersebut memang sempat memicu defisit anggaran sebesar Rp 109,86 miliar. Meski demikian, pemerintah langsung bermanuver menutup celah ini melalui skema pembiayaan netto sebesar Rp 577,04 miliar. Langkah taktis ini pada akhirnya justru menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 467,18 miliar.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menilai kondisi keuangan ini sangat wajar dan terkendali. Ia memastikan skema penutupan defisit sudah terencana sejak awal. “Ini kan manajemen akuntansi pemerintah daerah. Jadi memang ada defisitnya, tetapi sudah ada penutupannya di pembiayaan,” ujar Sumanto.

Fokus Program Berdaya Guna

Walaupun memberikan persetujuan penuh, pihak legislatif tetap melayangkan beberapa catatan krusial. Sumanto meminta pemerintah mengelola dana SiLPA secara lebih terencana ke depannya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar upaya menggenjot pendapatan daerah tidak menyusahkan rakyat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyadari penuh kuatnya tekanan fiskal saat ini. Ia berjanji akan mengevaluasi kebijakan anggaran secara cermat agar semua program benar-benar tepat sasaran.

“Di saat tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal serta geopolitik dunia, Provinsi Jawa Tengah harus mampu betul-betul melakukan review terkait anggaran maupun rancangannya. Ke depan program-program ini harus bisa kita lakukan dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Luthfi.

Di samping itu, nilai kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terpantau naik Rp 2,408 triliun menjadi total Rp 42,669 triliun. Sebagai langkah pamungkas, pemerintah segera mengirimkan draf pertanggungjawaban APBD Jateng 2025 ini kepada Menteri Dalam Negeri. Kementerian akan mengevaluasi dokumen tersebut sebelum mengesahkannya menjadi Peraturan Daerah secara definitif.