Pertumbuhan Ekonomi Jateng Capai 5,89 Persen, Angka Kemiskinan Turun

MAGELANG, Jatengdata.com – Realisasi investasi padat karya dan tata kelola anggaran yang ketat berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi Jateng menjadi 5,89 persen pada semester pertama 2026. Prestasi ekonomi di bawah arahan Gubernur Ahmad Luthfi ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan penyerapan nyaris seratus ribu tenaga kerja baru.

Strategi pengelolaan anggaran yang disiplin terbukti membuahkan hasil nyata. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jateng menyentuh angka 5,89 persen. Capaian ini sukses melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan fiskal daerah turut menopang realisasi investasi secara masif.

Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 110,02 triliun. Selanjutnya, pada triwulan pertama tahun 2026, arus modal yang masuk telah menembus angka Rp 23 triliun. Arus investasi besar ini efektif menutupi celah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Jadi dengan keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia yang sekarang, maka kita harus bisa me-manage terkait dengan APBD kita. APBD kita ini hanya sekitar 15 persen untuk membangun suatu wilayah,” ungkap Gubernur Ahmad Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Ahad (5/7/2026).

Oleh karena itu, investasi Jateng 2026 menjadi tumpuan utama laju pembangunan. Modal dari luar mendominasi sektor padat karya. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja melonjak hingga 92 ribu orang pada awal tahun ini. Seiring dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan daerah juga sukses turun menjadi 9,38 persen.

Pencapaian gemilang ini langsung mendapat sorotan positif dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langsung ketahanan fiskal provinsi ini. Ia menyebut pendapatan daerah tumbuh stabil sebesar 13,33 persen secara tahunan.

Apresiasi Kinerja APBD Jateng

Kinerja APBD Jateng sepanjang semester pertama 2026 tetap solid di tengah ketidakpastian global. Realisasi pendapatan daerah mencapai 46,56 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara menyentuh angka 52,06 persen. Kondisi ini membuktikan peran optimal anggaran negara dalam melayani publik.

Pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk sektor yang berdampak langsung. Hal ini mencakup infrastruktur primer hingga sektor pendukung ketahanan pangan. Program prioritas tersebut terus berjalan efektif tanpa hambatan berarti.

“APBD kita tetap terjaga. Dengan keterbatasan fiskal, program prioritas tetap berjalan sehingga pelaksanaannya efektif dan tidak terganggu,” ujar Ahmad Luthfi.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga iklim investasi dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini melibatkan perbankan, pengusaha, hingga perguruan tinggi agar tren ekonomi positif bertahan lama.