Nurkholes Resmi Jabat Plt Bupati Pemalang Gantikan Anom yang Terjerat KPK

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi menunjuk Wakil Bupati Pemalang Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang. Penunjukan ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka. Langkah cepat ini memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, membenarkan penunjukan tersebut. Ia menegaskan pemerintah langsung merespons situasi ini. “Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sudah menandatangani surat keputusannya,” kata Sumarno di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).

Sumarno menjelaskan alasan utama penunjukan Plt Bupati Pemalang ini. Pemerintah daerah sama sekali tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan. Kasus hukum kepala daerah tidak boleh mengganggu layanan masyarakat sedikit pun.

Evaluasi Layanan Publik Pemalang

Pemprov Jateng segera mengevaluasi kondisi pemerintahan di wilayah tersebut. Tim provinsi akan menilai langsung jalannya birokrasi pascapenetapan Bupati Pemalang tersangka KPK. Sumarno berencana menemui Nurkholes dalam waktu dekat.

Pertemuan itu bertujuan memastikan roda pemerintahan tetap efektif. Selain itu, pemerintah provinsi ingin menjamin program layanan publik Pemalang tidak terhambat. Sumarno juga menyoroti pentingnya integritas para pejabat daerah.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi aparatur sipil negara. Sumarno meminta seluruh birokrat menjauhi praktik korupsi. “Integritas itu mudah kita ucapkan, tetapi pelaksanaannya butuh komitmen kuat,” tegasnya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi terus memperkuat sistem pencegahan korupsi. Pemprov Jateng aktif menggandeng KPK untuk mengawasi tata kelola pemerintahan. Pengawasan ini menyasar sektor pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.

Sebagai penutup, penunjukan Plt Bupati Pemalang ini bertujuan memulihkan stabilitas pemerintahan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian layanan secara maksimal. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara wajib menjaga integritas dan profesionalisme kerja.