Bukan Sekadar Bagi Makanan, Muhammadiyah Soroti Tata Kelola Program MBG

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah berisiko salah sasaran jika menjalankan kebijakan gizi hanya sebatas rutinitas membagikan makanan kepada masyarakat. Menanggapi potensi masalah tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah memberikan peringatan keras terkait pentingnya tata kelola program MBG yang transparan, diawasi ketat, dan berkelanjutan.

Sorotan krusial ini mengemuka dalam Pelatihan Ideologi dan Kepemimpinan Regional II (PIGREK II) oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah. Acara pembahasan kebijakan publik tersebut berlangsung di Hotel Grasia, Semarang, pada Sabtu (10/10/2026).

Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., menegaskan bahwa penyediaan gizi harus memegang peran sebagai strategi utama pembangunan sumber daya manusia.

“Persoalannya bukan hanya menyediakan makanan, tetapi bagaimana mengelolanya secara berkemajuan dan berkeadilan. Kita ingin bergerak dari sepiring makanan menuju pembangunan peradaban,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketiadaan sistem dan pengawasan yang ketat pasti akan memunculkan masalah baru, termasuk potensi lonjakan volume sampah makanan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat mutlak membutuhkan evaluasi berkelanjutan demi memastikan hak penerima manfaat benar-benar terjamin.

Referensi Tata Kelola Program MBG

Muhammadiyah tidak sekadar melontarkan kritik, melainkan turut menawarkan solusi konkret kepada pemerintah. Melalui forum ini, mereka secara proaktif memperkenalkan model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini persyarikatan kelola secara mandiri.

Koordinator penyelenggara PIGREK II, Faqih Nurwansah, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan standar eksekusi terbaik.

“Kami mengundang unsur pemerintah, Ombudsman RI, akademisi, dan pengelola SPPG se-Jawa Tengah. Harapannya, tata kelola yang telah berjalan di Muhammadiyah dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi bagi perbaikan program MBG,” ujarnya kepada Jatengdata.com

Agenda strategis lintas lembaga ini melibatkan 33 perwakilan LHKP dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. H. Muhammad Haris, S.S., M.Si., Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.

Pada akhirnya, publik tidak bisa mengukur kesuksesan agenda nasional ini hanya dari jumlah porsi yang habis pemerintah bagikan. Transparansi anggaran, pengawasan distribusi yang ketat, serta tata kelola program MBG yang berkeadilan memegang peranan kunci. Hal ini untuk memastikan kebijakan ini benar-benar membangun peradaban.