Menteri PKP Tantang Luthfi Bangun 40 Ribu Rumah Subsidi Jateng 2026

SEMARANG, jatengdata.com – Menteri PKP Maruarar Sirait menantang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan pembangunan 40.000 unit rumah subsidi Jateng 2026. Tantangan ini muncul usai Jateng sukses mencatatkan prestasi sebagai provinsi terbaik kedua nasional dalam penyerapan fasilitas pembiayaan perumahan tahun lalu.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini menaikkan target penyediaan hunian murah bagi warga Jawa Tengah. Otoritas pusat membidik angka yang jauh lebih besar dibandingkan pencapaian tahun lalu. Rencana strategis ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara langsung meminta penambahan jumlah ketersediaan rumah tersebut. “Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” ujar Maruarar.

Tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan hunian subsidi di wilayah ini sukses menembus 24.470 unit. Angka tersebut berhasil menempatkan Jawa Tengah pada peringkat kedua secara nasional. Oleh karena itu, penambahan kuota FLPP Jawa Tengah pada tahun ini menjadi langkah yang sangat logis dan terukur.

Mengikis Jutaan Antrean Hunian

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bermanuver memangkas antrean kebutuhan rumah warga. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut pemerintah daerah telah berhasil menangani 274.514 unit hunian sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini langsung menurunkan angka kekurangan rumah secara drastis.

Saat ini, sisa backlog perumahan Jateng berada di kisaran 1.058.454 unit. Jumlah ini mencerminkan penurunan sekitar 20 persen dari periode sebelumnya. Meski begitu, pemerintah daerah tetap agresif mencari dukungan pendanaan silang untuk menyelesaikan sisa antrean tersebut.

infografis : Target Hunian Jawa Tengah

Selain mengandalkan skema kredit, Gubernur Luthfi juga mendorong program bantuan langsung bagi warga kurang mampu. “Hari ini kami usulkan terkait BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang,” ujar Ahmad Luthfi.

Langkah proaktif pemerintah ini tentu menjadi angin segar bagi warga yang tengah bersiap melengkapi berbagai syarat rumah subsidi. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah terbukti mempercepat ketersediaan hunian yang layak bagi rakyat kecil.