Rapor Merah Pengangguran Tegal di Tengah Ambisi Ekonomi Kabupaten Tegal 2027

SEMARANG, jatengdata.com – Pemerintah Kabupaten Tegal berjuang menekan angka pengangguran sebesar 7,61 persen di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang sukses mencapai 5,97 persen. Tantangan besar ini menjadi fokus utama Bupati Ischak Maulana Rohman saat merancang peta jalan Ekonomi Kabupaten Tegal 2027 dalam Musrenbang di Pendopo Amangkurat, baru-baru ini.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menegaskan bahwa percepatan infrastruktur dasar menjadi instrumen utama untuk menjaga ritme positif tersebut. Namun, kebijakan pembangunan pada tahun mendatang tidak hanya menyasar fisik semata. Pemerintah daerah berupaya menyinkronkan pembangunan sarana dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas,” ujar Bupati Ischak. Pemerintah berharap langkah ini mampu menjadi solusi atas ketimpangan yang masih terjadi di lapangan.

Tantangan Pengangguran di Tengah Pertumbuhan

Meskipun tren Ekonomi Kabupaten Tegal 2027 menunjukkan proyeksi stabil, pemerintah memiliki catatan kritis terkait penyerapan tenaga kerja. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, mengungkapkan adanya kesenjangan data yang memerlukan penanganan serius. Meskipun ekonomi tumbuh pesat, angka pengangguran belum menunjukkan penurunan yang drastis.

“Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mencapai 5,97 persen. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 7,61 persen,” ujar Amir Makhmud. Oleh karena itu, pemerintah daerah memverifikasi usulan pembangunan senilai Rp456 miliar secara sangat ketat agar program tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga.

Strategi Inklusif dan Ekonomi Lokal

Untuk menekan pengangguran di Tegal, pemerintah mengandalkan penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas. Salah satu strateginya adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pariwisata. Pemerintah mendorong kebijakan ini agar aliran modal tidak hanya berhenti di sektor makro, melainkan mengalir hingga ke tingkat desa.

Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Suharyo Joko Purmono, mendukung langkah tersebut melalui pendekatan ramah lingkungan. “Penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” jelas Suharyo.

Melalui Musrenbang ini, pemerintah berjanji memastikan perencanaan pembangunan berjalan lebih merata. Pendekatan inklusif ini melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga penanganan stunting. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Tegal di masa depan.