Cegah Dana Desa Menguap Percuma, BPS dan Pemkab Rilis Desa Cantik Jepara

JEPARA, Jatengdata.com – Guna memastikan setiap anggaran desa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, Pemerintah Kabupaten Jepara menggandeng BPS untuk merombak total sistem pendataan. Sinergi pendataan ini ditandai dengan peresmian program Desa Cantik Jepara yang menunjuk tiga desa percontohan di Alun-Alun 1 Jepara, Jumat (24/4/2026).

Akhiri Era Asumsi Pembangunan

Selama ini, banyak program pembangunan sering meleset dari sasaran. Hal ini terjadi karena pemerintah desa merumuskan kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kebiasaan buruk tersebut. Mereka menjadikan program desa cantik jepara sebagai senjata utama.

Program ini memaksa setiap perencanaan desa berpatokan pada angka pasti. Dengan demikian, warga bisa langsung merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang cair. Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, menegaskan pentingnya akurasi angka dalam menyusun kebijakan publik.

“Program ini bertujuan memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berpijak pada data yang valid, sehingga dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujar Hajar.

Tiga Desa Jadi Percontohan

Sebagai langkah awal pelaksanaan program desa cinta statistik tahun 2026, Pemkab menunjuk tiga wilayah percontohan. Ketiga wilayah itu meliputi Desa Mantingan, Telukawur, dan Krapyak. Selanjutnya, desa-desa ini akan menjadi model utama pengelolaan statistik sektoral tingkat akar rumput.

Kolaborasi erat dengan BPS Jepara juga memperkuat implementasi pendataan ini. BPS bertugas melatih perangkat desa agar benar-benar melek angka. Alhasil, validitas data desa semakin terjamin dan terhindar dari manipulasi pihak manapun.

Selain itu, Hajar berharap program ini meningkatkan literasi data warga desa. Tata kelola pembangunan daerah pun akan menjadi lebih terarah. Dengan begitu, kemajuan wilayah dapat berjalan secara berkelanjutan pada masa mendatang.

Menyongsong Sensus Ekonomi 2026

Tidak hanya fokus membenahi statistik desa, Pemkab juga memiliki agenda besar lainnya. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Agenda sensus nasional ini akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang.

Partisipasi warga sangat menentukan nasib kebijakan ekonomi ke depan. Oleh sebab itu, warga wajib memberikan informasi yang jujur dan sesuai fakta di lapangan. Hajar kembali menekankan peran vital masyarakat dalam pengumpulan basis data tersebut.

“Partisipasi aktif warga sangat krusial dalam menghasilkan data yang akurat. Data yang berkualitas adalah fondasi bagi kita dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan,” ujar Hajar.