Atasi Ancaman PHK di Jateng, Ahmad Luthfi Siapkan Satgas dan Fasilitas Buruh

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespons cepat ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di Jateng yang menghantui para buruh lewat manuver perlindungan berlapis. Gubernur Ahmad Luthfi tidak sekadar menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2026 hingga 7,28 persen, tetapi ia juga mengeksekusi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk turun gunung menyelamatkan nasib pekerja sebelum perusahaan gulung tikar.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendukung penuh langkah strategis ini. Keduanya membedah strategi penyelamatan lapangan kerja dalam pertemuan khusus di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (27/7/2026) kemarin.

Iqbal menegaskan bahwa Presiden Prabowo melarang keras pemerintah daerah bersikap pasif dan baru bertindak setelah perusahaan bangkrut.

“Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah,” tegas Said Iqbal.

Ia juga mengingatkan filosofi keberpihakan pemerintah saat ini. “Bahasa Presiden begini, kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat. Yang kuat itu sudah diberi ruang oleh negara. Nah, yang lemah, kita hadir,” ujarnya.

Pemprov Bentuk Satgas PHK

Pemprov llangsung menerjemahkan arahan tersebut dengan membentuk Satgas PHK di Jateng. Tim ini bekerja secara preventif sebagai radar pendeteksi dini bagi perusahaan yang mulai mengalami kesulitan finansial. Jika perusahaan gagal menghindari PHK, Satgas akan memaksa manajemen memenuhi seluruh hak pekerja, mulai dari pesangon, jaminan hari tua, uang lembur, hingga hak cuti.

Menariknya, Ahmad Luthfi memperluas intervensi ini dengan menekan biaya hidup buruh habis-habisan. Pemprov Jateng menurunkan tarif khusus Trans Jateng menjadi hanya Rp 1.000 per perjalanan bagi buruh. Pemprov juga menyiapkan layanan daycare gratis bagi anak pekerja dan mendirikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan industri.

Sebagai jangkar ekonomi tambahan, Pemprov meresmikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera. Proyek percontohan pertama beroperasi di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang.

Koperasi ini menaungi 29 ribu pekerja dan menyuplai kebutuhan pokok dengan harga miring. Semua fasilitas ini melengkapi ketetapan UMP Jateng 2026 yang mengunci angka Rp 2.327.386,07 dengan nilai alfa maksimal 0,90.

Selesaikan Krisis PT Victory Apparel

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal secara khusus menyoroti potensi pemutusan kerja massal di PT Victory Apparel Semarang. Ia mendesak semua pihak menyelesaikan masalah ini secara persuasif melalui dialog tripartit sebelum konflik memanas.

Merespons hal itu, Ahmad Luthfi membeberkan bahwa akumulasi masalah panjang memicu krisis di pabrik tersebut.

“Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan,” jelas Luthfi.

Luthfi sendiri sudah terbiasa menerapkan strategi penyelesaian melalui jalur dialog. Mantan Kapolda Jateng ini sebelumnya menginisiasi Desk Ketenagakerjaan yang efektif meredam sengketa industrial. Pendekatan persuasif inilah yang kini memperkuat langkah Ahmad Luthfi dalam memitigasi isu PHK di Jateng sekaligus mendongkrak kesejahteraan buruh secara menyeluruh dari hulu ke hilir.