Antisipasi Kekeringan Jawa Tengah 2026: Stok 123 Juta Liter Air Bersih Siap Salu

SEMARANG, Jatengdata.com – Sebanyak 18 kabupaten dan kota di Jawa Tengah bersiap menghadapi krisis air menyusul prediksi datangnya kemarau pada bulan Juni. Mengantisipasi Kekeringan Jawa Tengah 2026, pemerintah daerah telah menyiagakan 123 juta liter air bersih yang volumenya melonjak dua kali lipat melampaui catatan periode sebelumnya.

Pertama-tama, pemerintah melipatgandakan pasokan air hingga lebih dari dua kali lipat. Selanjutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengonfirmasi langkah antisipatif ini. Pihaknya secara aktif telah merampungkan pemetaan wilayah rawan bencana.

“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” ujar Bergas Catursasi Penanggungan.

Kemudian, volume bantuan air bersih Jateng ini melonjak drastis saat kita membandingkannya dengan data historis. Bergas lalu memaparkan proyeksi cuaca yang melandasi kebijakan tersebut. Berdasarkan prediksi musim kemarau, Pulau Jawa akan segera memasuki masa kering pada bulan Juni mendatang.

“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” ujar Bergas Catursasi Penanggungan.

Tantangan Logistik dan Ketahanan Pangan

Meskipun cadangan air sudah aman, proses penyaluran nyatanya memunculkan tantangan baru. Saat ini, BPBD Jawa Tengah masih mengkaji ulang perhitungan biaya operasional pengiriman. Pasalnya, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi sangat memaksa pemerintah memutar otak. Oleh karena itu, persiapan mitigasi Kekeringan Jawa Tengah 2026 sangat membutuhkan strategi lintas sektoral yang terpadu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, segera merespons ancaman ini dengan menggandeng berbagai pihak. Pemerintah provinsi secara langsung memobilisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turun tangan. Akhirnya, langkah kolaboratif ini bertujuan melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengoordinasikan langkah mitigasi ini bersama beberapa BUMD. Upaya kolaboratif tersebut bertujuan menekan dampak kekeringan, sekaligus mengamankan kebutuhan air baku dan menjaga target swasembada pangan daerah.