8 Daerah di Jateng Bentuk ‘Aliansi’ Tangkal Ancaman Banjir, Begini Strateginya

SEMARANG, Jatengdata.com – Satu wilayah tak lagi bisa mengatasi ancaman banjir Jawa Tengah dan dampak buruk cuaca ekstrem sendirian. Merespons kondisi tersebut, delapan pemerintah daerah di Jawa Tengah resmi menyatukan kekuatan guna membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga ke hilir.

Pemprov Jateng bersama delapan wilayah otonom menandatangani kesepakatan kerja sama penguatan ketahanan iklim ini dengan menggandeng Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (5/8/2026). Sinergi ini lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan di sepanjang aliran sungai telah memicu risiko bencana yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili pimpinan daerah menegaskan bahwa sungai memiliki fungsi strategis sebagai sumber air baku dan irigasi pertanian. Namun, batas wilayah kerap menghambat penanganannya.

“Kalau kita bicara daerah aliran sungai, kita tidak bisa bicara secara parsial. Sungai melewati berbagai wilayah pemerintahan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tujuan bersama bisa tercapai,” ujar Sumarno.

Bukan Sekadar Urusan Administrasi

Sumarno menjelaskan, kolaborasi lintas daerah ini menjadi kunci utama. Menurutnya, memperkuat ketahanan iklim Jateng tidak hanya soal menjaga ketersediaan air, tetapi secara langsung memotong risiko bencana yang mengancam nyawa dan aset warga.

“Yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan dan ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai agar mampu menghadapi berbagai dampak perubahan iklim di masa mendatang,” tambahnya.

Pemerintah akan langsung menerapkan langkah konkret dari sinergi ini pada dua titik krusial. Pertama, kawasan DAS Tuntang yang melintasi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak. Kedua, kawasan DAS Babon yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Demak.

Fokus Benahi Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Executive Director Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis, menyoroti bahwa semua pihak tidak boleh lagi melihat masalah kebencanaan dengan kacamata sempit.

“Perubahan iklim, resiliensi, dan kebencanaan bukan persoalan satu sektor. Ini isu multisektoral yang tidak hanya terjadi di wilayah pesisir, tetapi juga di kawasan hulu. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, menghubungkan pengelolaan dari hulu hingga hilir,” tegas Ade.

Ade berharap kolaborasi ini melahirkan model penanganan bencana yang komprehensif, yang mampu menembus batas wilayah administrasi bupati atau wali kota.

“Program ini bukan hanya milik Mercy Corps, tetapi menjadi program bersama yang melengkapi dan bersinergi dengan program pemerintah,” pungkasnya.

Pemerintah daerah dan mitra pembangunan berharap langkah strategis ini menjadi landasan kuat untuk memperluas program ketahanan iklim yang berkelanjutan di seluruh penjuru provinsi.