Jepang Krisis Pengemudi, Jateng Buka Jalur Vokasi Rebut Peluang Kerja Global

SEMARANG, Jatengdata.com – Krisis populasi yang memicu kekurangan tenaga pengemudi angkutan di Jepang menjadi peluang emas bagi tenaga kerja Jateng. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merancang jalur khusus bagi siswa pendidikan vokasi agar langsung terserap di industri transportasi negeri sakura.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membahas langkah taktis ini secara langsung saat menerima audiensi delegasi Jepang. Pertemuan bersama CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, dan Head of the President’s Office 3EEE Inc Japan, Hideo Mori, berlangsung di ruang kerja Gubernur, Kota Semarang, Senin (21/9/2026).

Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah wajib menyiapkan kandidat pekerja migran sejak mereka duduk di bangku pendidikan kejuruan. Pemprov Jateng berupaya memaksimalkan potensi lulusan SMK. Calon pekerja wajib memiliki keterampilan teknis sekaligus menguasai bahasa Jepang sesuai level persyaratan industri.

“Nanti dinas pendidikan sama dinas tenaga kerja didiskusikan dengan 3EEE ini,” kata Luthfi.

Kompetensi Standar Internasional

Melalui kerja sama ini, Pemprov Jateng mengarahkan pelatihan vokasi untuk mencetak pengemudi profesional. Kurikulumnya mencakup materi krusial seperti keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi lalu lintas Jepang, hingga standar pelayanan penumpang.

Peluang kerja lintas negara ini semakin nyata seiring tren positif penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah. Data Pemprov Jateng mencatat lonjakan pengiriman pekerja ke Jepang. Pada 2024, angkanya mencapai 3.760 orang. Jumlah ini melesat 52 persen menjadi 5.712 orang pada 2025.

Namun, Luthfi memberikan catatan penting. Kandidat pekerja wajib lulus uji kompetensi dan menguasai keterampilan sesuai standar ketat negara tujuan. Mereka berangkat ke Jepang dengan bekal keahlian spesifik. Pekerja Jateng tidak berangkat sekadar untuk mengisi kekosongan tenaga kerja biasa.

Regulasi dan Transfer Pengetahuan

Di sisi lain, perwakilan 3EEE menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat krusial. Kolaborasi ini akan membangun mekanisme rekrutmen yang jelas. Langkah ini juga otomatis memberikan kepastian regulasi bagi calon pekerja.

“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.

Ia berharap diskusi lanjutan dapat segera merumuskan skema kerja sama terbaik. Pihaknya sangat antusias menjalin kemitraan strategis ini bersama Pemprov Jateng.

“Karena sekarang kami memperoleh kesempatan seperti ini, ke depan kami ingin bertukar pendapat dengan berbagai pihak di pemerintahan dan bersama-sama membangun skema yang lebih baik,” ujarnya.

Mori menekankan bahwa Jepang saat ini sedang berpacu dengan waktu mengatasi krisis pekerja. Mereka membutuhkan banyak tenaga terampil dari luar negeri secepat mungkin.

“Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” katanya.

CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, menyebut krisis ini berakar dari penyusutan demografi ekstrem. Para ahli memprediksi populasi Jepang yang kini mencapai 120 juta jiwa akan anjlok di bawah 100 juta jiwa pasca-2040. Ironisnya, 40 persen warganya masuk kelompok lanjut usia.

Tanaka optimistis, kondisi tersebut justru menjadi peluang transfer pengetahuan bagi tenaga kerja Indonesia. Pengalaman internasional ini kelak akan memperkaya kompetensi angkatan kerja lokal.

“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka.