322 Ribu Keluarga Masuk Sistem Bansos Digital Jateng, Gubernur Soroti Satu Celah Kerentanan

SEMARANG, Jatengdata.com – Sebanyak 322.117 keluarga di Jawa Tengah kini resmi terdaftar dalam sistem bantuan sosial atau bansos digital Jateng terbaru. Namun kecanggihan teknologi ini berpotensi gagal jika tanpa campur tangan manusia di lapangan. Kelompok sasaran paling rentan—yang berada pada desil 1 hingga 4—sebagian besar tidak memiliki perangkat mumpuni maupun literasi teknologi untuk mengakses sistem secara mandiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini mengerahkan 5.994 agen perlindungan sosial (perlinsos) untuk menjembatani jurang digital tersebut. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mencatat bahwa baru 3.360 agen yang sudah aktif membantu proses pendaftaran masyarakat di tingkat bawah.

Kondisi ini Luthfi sampaikan dalam Rapat Perluasan Uji Coba Perlindungan Sosial Digital Berbasis Infrastruktur Digital Publik bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan secara daring, Selasa (8/9/2026). Ia memandang penguatan kapasitas agen menjadi kunci penentu suksesnya program ini.

“Artinya mereka menyangkut orang-orang yang tidak punya, orang yang sudah berumur, kadang-kadang handphone saja tidak punya,” kata Luthfi.

Ancaman Kesenjangan Teknologi

Pemerintah daerah perlu memperluas jejaring pendamping dengan melibatkan kepolisian, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Posyandu, hingga aparat kewilayahan. Luthfi menilai jejaring yang dekat dengan warga bisa menjembatani masyarakat yang kesulitan menembus sistem digital.

Aplikasi pendataan secanggih apa pun dalam ekosistem bansos digital Jateng akan tetap membutuhkan tenaga manusia di lapangan untuk memverifikasi kesesuaian data dengan realitas ekonomi terkini.

“Manakala agennya tidak betul-betul kuat, maka aplikasi apa pun tidak dapat memenuhi standar kebutuhan yang kita perlukan,” ujarnya.

Digitalisasi ini menawarkan pembaruan data secara langsung (real-time). Skema on demand memungkinkan warga yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja atau penurunan ekonomi untuk langsung mendaftar tanpa menunggu siklus pendataan tahunan yang lambat.

“Dengan digitalisasi perlinsos ini akan mengurangi masalah warga penerima bantuan sosial, hingga bertahun-tahun tanpa pembaruan kondisi. Sebab dalam sistem itu data diperbarui secara real time serta terverifikasi,” kata Luthfi.

Pemprov Jateng mendukung penuh uji coba sistem ini, namun Luthfi memberi garis bawah tebal pada sektor sumber daya manusia pengelolanya. Agen tidak menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan, melainkan memastikan masyarakat miskin bisa masuk radar pemerintah.

“Kami dari Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung sekali kegiatan ini, cuma kami berpesan agar agen ini diperkuat agar tepat sasaran terkait verifikasi,” tegasnya.

Instruksi Luhut untuk Jawa Tengah

Uji coba terbatas digitalisasi tahap II kini menyasar 109 usulan wilayah dari 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ketua DEN, Luhut B Pandjaitan, mendorong seluruh elemen pemerintah daerah bergerak serentak mengawal sinkronisasi data ini.

Luhut menuntut pelibatan aktif mulai dari lurah, TNI, Polri, Babinsa, hingga Koramil untuk mendata langsung ke pelosok pemukiman.

“Jadi kalian harus bekerja mendukung Bapak Gubernur. Seperti kita menangani Covid dulu, ramai-ramai,” kata Luhut.

Keberhasilan penerapan bansos digital Jateng yang akurat akan menghasilkan basis data perlindungan sosial yang hidup dan terus diperbarui. Pendekatan gotong royong aparat ini memastikan penyaluran bantuan sosial akan semakin cepat, tepat orang, tepat kondisi, dan tepat sasaran tanpa meninggalkan warga miskin yang terbatas akses teknologinya.