Naik 4 Kali Lipat, BSPS Jawa Tengah 2026 Targetkan 30 Ribu Rumah Layak Huni

BREBES, Jatengdata.com – Pemerintah pusat resmi menambah kuota program BSPS Jawa Tengah 2026 dari semula 7.532 unit menjadi 30.000 unit. Langkah ini bertujuan memastikan warga desil 1 hingga 4 mendapatkan hunian sehat dan aman mulai pertengahan Mei mendatang.

Kenaikan kuota BSPS Jawa Tengah hingga empat kali lipat ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memfokuskan bantuan pada warga yang memenuhi kriteria kelayakan ketat.

“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat peluncuran program di Desa Kaliwlingi, Brebes.

Maruarar menjelaskan bahwa kriteria ketat ini akan menjamin kualitas penyaluran bantuan. Masyarakat yang belum pernah menerima program serupa dan memiliki rumah rusak akan mendapat prioritas utama.

Target Penyelesaian dan Distribusi Wilayah

Pemerintah menjadwalkan pekerjaan perbaikan rumah di Jawa Tengah secara serentak mulai 15 Mei 2026. Kementerian menargetkan seluruh proses pembangunan rampung secara utuh pada 30 Juli 2026 mendatang.

Kabupaten Brebes mendapat perhatian khusus dalam program perumahan ini. Brebes mencatat lonjakan kuota dari 20 unit pada tahun 2025, kini melompat menjadi 600 unit di 15 desa.

Peningkatan masif ini memperkuat komitmen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pengentasan hunian kumuh. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memegang peran kunci dalam mendampingi masyarakat selama masa renovasi.

Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Pemerintah juga menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk menjaga standar transparansi. Sistem ini mendidik masyarakat untuk mengawasi langsung penggunaan uang negara saat membeli bahan bangunan.

“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi,” tegas Menteri PKP.

Maruarar pun meminta warga agar berani merekam dan memviralkan oknum yang memungut biaya liar. Mekanisme PTT ini sukses menciptakan efisiensi anggaran negara secara signifikan.

Di Desa Kaliwlingi, para penerima bantuan berhasil menghemat biaya pembangunan hingga Rp10,6 juta. Mereka kemudian mengalokasikan kembali dana sisa tersebut untuk kebutuhan warga melalui forum musyawarah.