Awas Rapor Merah! Ini Skor Indeks Kualitas Kebijakan Jateng Terbaru

SEMARANG, Jatengdata.com – Belum semua daerah di Jawa Tengah mampu menghadirkan regulasi yang berdampak nyata bagi warganya, terbukti dari nilai evaluasi di bawah 50 yang masih dikantongi sejumlah kepala daerah. Kesenjangan ini mencuat ke publik ketika rilis Indeks Kualitas Kebijakan Jateng membandingkannya dengan prestasi gemilang Kabupaten Demak.

Tren rata-rata skor evaluasi se-Jawa Tengah sebenarnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nilai gabungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini menyentuh angka 71,71 atau masuk dalam kategori Baik. Capaian ini melompat dari hasil pengukuran tahun 2025 yang masih tertahan di kategori Cukup.

Namun, Analis Kebijakan Ahli Madya Pemprov Jawa Tengah, Agustinus Agus Sudarmanto, membongkar tingginya disparitas antardaerah. Ia menyoroti keberhasilan Kabupaten Demak yang mencatat nilai fantastis di angka 90. Sebaliknya, masih ada beberapa daerah dengan skor yang anjlok di bawah 50.

“Terlepas dari nilai, itu juga memberikan gambaran bahwa tata kelola kebijakan di Pemprov maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih butuh perhatian,” ujar Agustinus Agus Sudarmanto.

Bukan Sekadar Kejar Angka

Menyikapi ketimpangan skor tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, langsung memberikan instruksi tegas. Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat puas hanya karena melihat angka rata-rata yang naik.

Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin, Sumarno menegaskan keberhasilan birokrasi bukan terletak pada sertifikat atau tingginya indeks. Pemerintah harus memastikan setiap regulasi membawa manfaat konkret bagi keseharian publik.

“IKK ini tentu saja hanya instrumen, bukan tujuan akhir dari kebijakan,” kata Sumarno saat membuka acara optimalisasi capaian di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (22/7/2026).

Evaluasi Total Pelayanan Publik

Pejabat tinggi Pemprov Jateng itu lantas meminta seluruh jajarannya melakukan penilaian mandiri (self assessment) secara objektif. Langkah ini sangat krusial untuk menemukan titik lemah dari setiap program yang sedang berjalan di masyarakat.

Birokrasi wajib menjadikan hasil evaluasi ini sebagai alat ukur seberapa responsif pemerintah terhadap kebutuhan riil warganya. Jika skor daerah masih rendah, maka substansi kebijakannya yang harus segera dibongkar, bukan sekadar mengejar kenaikan poin administratif.

“Yang jauh lebih penting adalah kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Benar-benar apakah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sumarno menegaskan.