Awas Kebocoran Data Pemerintah! Jateng Siapkan Patroli Siber

SEMARANG, Jatengdata.com – Jutaan informasi strategis milik warga dan negara kini berada dalam intaian peretas tak kasat mata. Mengantisipasi mimpi buruk kebocoran data pemerintah, Provinsi Jawa Tengah langsung memerintahkan patroli siber ketat tanpa henti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kemudahan layanan digital wajib berjalan seimbang dengan keamanan tingkat tinggi. Ia mewanti-wanti seluruh jajaran birokrasi agar tidak lengah terhadap peretas yang terus mengincar informasi strategis masyarakat.

Transformasi birokrasi modern memang menuntut percepatan digitalisasi secara masif. Sistem elektronik ini sukses menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih cepat, akurat, dan transparan.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan,” ujar Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (21/7/2026).

Ancaman Senyap Sistem Elektronik

Sayangnya, kemudahan sistem elektronik ini juga membawa risiko yang tidak boleh birokrasi abaikan. Ancaman baru muncul dalam bentuk serangan siber yang bebas beroperasi tanpa wujud fisik.

Sekda Jateng menyoroti perbedaan mencolok antara pelanggaran manual dan digital. Pengawas birokrasi bisa menemukan penyelewengan dokumen kertas dengan jauh lebih mudah. Sebaliknya, pembobolan sistem elektronik sering kali luput dari pantauan hingga kerusakan besar telanjur terjadi.

“Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol,” tegasnya mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Kolaborasi dan Patroli Lintas Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas menghadapi ancaman serius tersebut. Mereka langsung menginstruksikan penguatan keamanan siber sebagai prioritas mutlak dalam pelaksanaan pemerintahan elektronik.

“Cyber security ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, turut memperkuat langkah pengamanan ini. Lilik memanfaatkan rapat koordinasi tersebut sebagai arena untuk menyatukan kekuatan keamanan jaringan lintas wilayah.

Lebih lanjut, Lilik menyebutkan beberapa daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Surakarta sudah meraih nilai memuaskan dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia memacu daerah lain untuk segera menyusul agar kualitas tata kelola digital di Jawa Tengah semakin tangguh, aman, dan bebas dari operasi peretasan.