8.523 Koperasi Merah Putih Jateng Ditantang Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa

SUKOHARJO, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menantang ribuan koperasi baru agar segera beroperasi. Pemerintah menargetkan 8.523 Koperasi Merah Putih Jateng di tingkat desa dan kelurahan bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi desa yang nyata, bukan sekadar memamerkan kemegahan bangunan fisik.

Berdasarkan data Pemprov per 12 Oktober 2026, baru sekitar 5.427 unit atau 64 persen koperasi yang telah beroperasi. Sementara itu, pengurus 3.096 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih mandek pada tahap persiapan. Padahal, pemerintah telah merampungkan 100 persen pembangunan 5.895 unit gedung koperasi.

Fakta ini menunjukkan para pengurus harus segera mengimbangi pembangunan infrastruktur koperasi dengan kesiapan pengelolaan dan aktivitas usaha komersial. Jika pengurus membiarkan fasilitas negara tersebut kosong, koperasi pasti gagal memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Inspeksi Langsung Menko Pangan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjadikan persoalan operasional ini sebagai fokus utama kunjungan kerjanya. Bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, rombongan kementerian meninjau langsung kesiapan Koperasi Merah Putih Jateng di Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (13/10/2026).

Menko Pangan memantau aktivitas tiga koperasi di Kecamatan Baki, yaitu di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran. Di lokasi KDKMP Purbayan, Zulkifli menginspeksi kondisi gerai, gudang transaksi, penyaluran Gerakan Pangan Murah, hingga etalase produk UMKM lokal.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pengembangan koperasi desa membawa mandat pemerataan ekonomi. “Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” ujar Zulkifli.

Ia mengingatkan para pengurus agar segera mengisi gedung koperasi yang sudah berdiri dengan aktivitas bisnis yang konkret. Fasilitas miliaran rupiah tersebut akan mubazir tanpa operasional yang berjalan lancar.

“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak berisi kegiatan ekonomi. Tujuannya agar ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” tegasnya.

Pusat Layanan Ekonomi Satu Atap

Pemerintah merancang koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi satu atap. Warga nantinya bisa mengakses bahan pangan, pupuk dan LPG subsidi, hingga layanan keuangan. Koperasi ini juga berfungsi memotong rantai pasok pemasaran produk petani dan pelaku UMKM.

Namun, pengurus memegang peran penentu atas keberhasilan visi ini. Mereka harus pandai membaca kebutuhan warga dan membangun kemitraan bisnis yang menguntungkan guna memutar roda usaha harian.

Sementara itu, Pemprov terus memacu percepatan operasional koperasi melalui proses verifikasi dan validasi lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum, menyampaikan bahwa instansinya menjadikan 4.230 unit koperasi sebagai prioritas verifikasi administrasi dan sarana.

“Progres verifikasi validasi, Alhamdulillah, sudah melebihi target dari pusat hingga 30 September 2026, yakni mencapai 61,67 persen. Tim kami di lapangan terus bergerak mendorong percepatan,” jelas Linda.

Percepatan Kualitas SDM Pengurus

Selain menuntaskan verifikasi fisik, Pemprov Jateng juga fokus meningkatkan kompetensi manajerial pengurus. Dinas Koperasi menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara koperasi. Program ini akan berlangsung secara bertahap sejak Oktober hingga akhir November 2026.

Pemerintah juga siap menanggung gaji satu tenaga manajer profesional untuk setiap koperasi selama dua tahun pertama. Setelah masa subsidi tersebut usai, pemerintah menuntut pengurus mampu membawa koperasinya berdiri mandiri.

Kehadiran Koperasi Merah Putih Jateng harapannya mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Sebagai contoh, Desa Purbayan di Sukoharjo memiliki potensi luar biasa dalam budi daya jamur kuping, produksi kerupuk rambak, emping melinjo, hingga kerajinan wayang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan agar pengelola koperasi jeli melihat peluang. Mereka wajib merancang model bisnis koperasi secara adaptif menyesuaikan karakteristik ekonomi dan komoditas andalan setiap desa.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” kata Luthfi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri telah merampungkan pembangunan 151 gedung koperasi dari total 167 desa.

Pada akhirnya, kita tidak menghitung tolak ukur keberhasilan koperasi dari jumlah gedung yang berdiri. Keberhasilan sejati terlihat saat warga desa mudah mendapatkan barang kebutuhan harian, petani memperoleh jaminan pasar, dan perputaran uang tetap berputar stabil di tingkat desa.