Terbaik se-Indonesia, Ini Cara Jitu Jateng Menekan Inflasi

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses menekan angka inflasi Jateng pada Agustus 2026 hingga 3,08 persen secara tahunan. Angka ini tampil lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional yang bertengger di level 3,19 persen. Prestasi mentereng ini mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah di bawah komando Gubernur Ahmad Luthfi menyabet predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.

Gubernur Ahmad Luthfi menerima langsung penghargaan tersebut dalam forum Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Rakornas P2DD di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Keberhasilan ini membuktikan Pemprov Jateng mampu merancang strategi konkret dari hulu hingga hilir, bukan sekadar menjaga stabilitas harga secara semu.

“Ini bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi tetap stabil,” kata Ahmad Luthfi seusai menerima penghargaan tersebut.

Perkuat Produksi dan Intervensi BUMD

Kekuatan produksi pangan menjadi pondasi utama pengendalian inflasi Jateng Sepanjang 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare dan berhasil menghasilkan 5,35 juta ton beras. Pemprov Jateng juga sukses mendongkrak produksi jagung hingga 13,37 persen menjadi 2,75 juta ton.

Namun, produksi melimpah membutuhkan sistem distribusi yang lancar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerap (off taker) komoditas strategis. Langkah taktis ini memastikan para petani mendapat kepastian pasar dan harga sembako tetap terjangkau bagi konsumen akhir.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” ujarnya.

Eksekusi Taktis dari Hulu ke Hilir

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas di sektor hulu. Mereka memperbaiki 108 daerah irigasi, menyediakan 5.400 unit pompa, dan menangani 60 titik rawan banjir. Pemprov Jateng bahkan menggulirkan program New Champion pada 50 hektare lahan di tujuh kabupaten khusus untuk mengamankan komoditas rentan inflasi seperti cabai.

Beralih ke sektor hilir, Pemprov Jateng agresif menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali dan memperkuat 368 kios pangan. Pemerintah juga menggelontorkan subsidi pangan senilai Rp 5,135 miliar bagi para produsen dan konsumen.

“Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan,” jelas Luthfi merangkum strategi utamanya.

Digitalisasi Percepat Stabilitas Ekonomi

Inovasi digitalisasi ekonomi turut menyempurnakan strategi fisik di lapangan ini. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jateng melonjak impresif menjadi 97,58 pada 2025. Terobosan layanan New Sakpole dan Samsat Budiman sukses membawa Jawa Tengah meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.

Integrasi sistem digital ini membuat tata kelola ekonomi pemerintahan semakin efisien dan transparan. Masyarakat dan pemerintah daerah bisa memantau pergerakan harga dan data secara real-time kapan saja.

“Digitalisasi sama, itu semua di seluruh OPD dilakukan sehingga lebih mudah untuk mengendalikan,” kata Luthfi memungkasi penjelasannya terkait penanganan inflasi Jateng.