Strategi Pemerintah Lindungi Petani Gagal Panen dari Ancaman Pinjol dan Rentenir

PEMALANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perlindungan lewat asuransi pertanian guna memastikan para petani yang mengalami gagal panen atau puso tidak terjerat oleh lingkaran setan pinjaman online maupun rentenir. Kegagalan panen yang kerap menghantui para penggarap lahan tidak boleh berujung pada beban utang berbunga tinggi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa para petani yang mengalami musibah gagal panen dapat mengajukan klaim asuransi yang sudah pemerintah siapkan. Langkah taktis ini agar para petani tetap memiliki modal yang cukup untuk kembali menanam tanpa harus menanggung beban finansial yang memberatkan.

“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, kegagalan panen membuat petani kehilangan modal secara total untuk memenuhi kebutuhan musim tanam berikutnya. Mulai dari pengadaan benih, pupuk, hingga biaya operasional produksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pendampingan dan kepastian perlindungan ketika hasil panen tidak sesuai harapan.

“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” tambahnya.

Optimalisasi Peran Penyuluh dan Bantuan Benih

Sebagai langkah preventif di tingkat lapangan, Ahmad Luthfi meminta para penyuluh pertanian aktif turun tangan memberikan pemahaman komprehensif kepada petani mengenai mekanisme pengajuan asuransi tersebut. Dengan edukasi yang masif, pemerintah berharap petani tidak mengambil jalan pintas yang merugikan ketika menghadapi kerugian akibat cuaca atau hama.

Tidak hanya mengandalkan proteksi asuransi, Pemprov Jateng bersinergi dengan Kementerian Pertanian menyiapkan alokasi bantuan benih bagi para petani terdampak. Pemerintah menyalurkan bantuan ini melalui sejumlah skema terukur setelah melakukan proses pelaporan dan verifikasi langsung di lapangan.

“Jangan khawatir untuk yang gagal panen,” tegasnya.

Intervensi Sektor Hulu Antisipasi Kekeringan

Pemerintah melakukan upaya komprehensif dalam melindungi kesejahteraan petani secara menyeluruh dari sisi hulu, terutama untuk mengantisipasi potensi ancaman kekeringan yang mengganggu produktivitas pangan.

Pemprov Jateng merumuskan sejumlah mekanisme penanganan. Antara lain melalui optimalisasi jaringan irigasi tersier pada areal sawah beririgasi, serta pemanfaatan teknologi irigasi perpompaan dan perpipaan pada lahan yang mengalami keterbatasan pasokan air.

Langkah strategis tersebut mengarah secara spesifik untuk memastikan pasokan air mengalir lancar ke lahan pertanian, menekan risiko kegagalan panen, sekaligus menjaga kestabilan produktivitas pertanian daerah.

Berdasarkan data, di Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Pemerintah memprioritaskan intervensi pada sawah tadah hujan melalui program irigasi perpompaan, sementara memperkuat sawah irigasi lewat pemeliharaan jaringan tersier.

“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” jelas Ahmad Luthfi.

Respons Cepat Aspirasi Petani Pemalang

Dalam sesi dialog interaktif di Pemalang, kelompok tani setempat menyampaikan sejumlah persoalan krusial di wilayah mereka. Seperti pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kondisi infrastruktur jalan usaha tani, hingga kebutuhan benih padi berkualitas unggul.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ahmad Luthfi memastikan bahwa pemerintah mengusulkan pengerukan sedimentasi pada sungai dan saluran irigasi dalam alokasi anggaran tahun 2027. Sementara itu, pemerintah menetapkan persoalan perbaikan jalan usaha tani sebagai salah satu skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Ia juga menekankan bahwa penanganan infrastruktur irigasi tidak boleh terhambat oleh sekat-sekat kewenangan antarlembaga pemerintahan. Bagi para petani, esensi utamanya mencakup kepastian bahwa air mengalir secara optimal hingga ke bidang sawah mereka.

“Petani itu tidak akan berpikir sungainya kewenangan provinsi, Kementerian PU, atau kabupaten/kota. Terpenting adalah airnya sampai ke sawah,” katanya.

Melalui kombinasi perlindungan asuransi, penyediaan bantuan benih, penguatan jaringan irigasi, serta perbaikan infrastruktur pedesaan, Pemprov Jateng meyakini persoalan gagal panen tidak berkembang menjadi krisis baru yang menjerat petani dalam pusaran utang.