Pengurus MUI Jateng 2026-2031 Dikukuhkan, Sinergi Ulama dan Akademisi Siap Gerakkan Ekonomi Umat

SEMARANG, Jatengdata.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mendorong lembaganya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menempatkan MUI sebagai mitra strategis pembangunan yang inklusif. Pesan penting ini mengemuka seusai pengukuhan pengurus MUI Jateng 2026-2031 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (26/8/2026).

Momentum pelantikan tersebut menandai keberlanjutan pengabdian para ulama bagi kesejahteraan umat. Luthfi menilai pergantian personel kepengurusan ini sukses menguatkan persatuan tokoh agama di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

“MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi.

Representasi Inklusif Lintas Elemen

Adapun komposisi pengurus MUI Jateng 2026-2031 secara nyata mencerminkan peleburan tokoh ormas Islam terbesar dan kalangan akademisi. Pada susunan Dewan Pertimbangan, Dr. KH Ahmad Darodji kembali memegang amanah sebagai Ketua. Tokoh sentral lintas basis seperti Ketua PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, dan Ketua PWM Jateng, Dr. KH Tafsir, turut mendampingi perumusan kebijakan sebagai pimpinan Dewan Pertimbangan.

Sementara itu di jajaran Dewan Pimpinan Harian, peserta musyawarah kembali mendaulat Prof. Dr. KH Noor Achmad sebagai Ketua Umum. Mantan rektor dan tokoh senior NU ini mendapat dukungan penuh dari figur-figur tangguh, termasuk KH Haris Shodaqoh mewakili unsur Nahdliyin sebagai Wakil Ketua Umum, serta Dr. KH Muh Syaifudin selaku Sekretaris Umum. Sinergi keilmuan dan keumatan ini menjadi modal kuat MUI dalam merancang program strategis ke depan.

Daya kolaborasi tersebut makin terlihat tajam pada struktur kepengurusan tingkat komisi. Guru besar dan doktor dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, termasuk Undip, menduduki posisi krusial lintas disiplin keilmuan. Dr. KH Fadlolan Musyaffa’ kini menakhodai Komisi Fatwa, praktisi H. Arnaz Agung Andrarasmara memimpin Komisi Ekonomi Syariah, sementara Prof. Dr. H. Muhyar Fanani merawat harmoni keberagaman lewat Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.

Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menyadari urgensi sinergi erat dengan seluruh pemangku kepentingan daerah. Luthfi secara khusus mengapresiasi jejaring kerja sama yang telah MUI bangun selama ini. Mitra kolaborasi tersebut merangkul kekuatan lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, pelaku dunia usaha, hingga media massa.

“Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dan kebanggaan bersama dalam membangun wilayah,” ujarnya.

Ketua Umum MUI Pusat, M Anwar Iskandar, ikut memaparkan dua peran vital institusi ini. MUI wajib melayani umat sekaligus bermitra dengan pemerintah menghadapi kompleksitas persoalan bangsa. Kebersamaan erat ulama dan umaro memegang kunci utama dalam merawat keutuhan negara.

“Bagaimana mewujudkan sinergitas bersama untuk menjaga NKRI dengan baik, menyejahterakan masyarakat, dan menjaga agama supaya baik. Hubungan ini tercermin baik di Jawa Tengah,” katanya.

Kaderisasi Perempuan dan Kemandirian Umat

Tantangan keumatan yang terus berkembang turut menuntut percepatan kaderisasi ulama perempuan. Anwar meminta struktur kepengurusan baru bersama pondok pesantren mengawal ketat proses pendidikan kader tersebut. Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa mencetak figur perempuan mumpuni di garda depan dakwah.

“Kami menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama,” ujarnya.

Merespons rentetan harapan itu, pengurus MUI Jateng 2026-2031 langsung bersiap mengakselerasi program pemberdayaan riil. Noor Achmad berkomitmen meneruskan kolaborasi produktif lembaganya bersama pemerintah provinsi. Pihaknya memfokuskan pengembangan potensi ekonomi syariah agar segera memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat bawah.

“Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa,” kata Noor.

Jalinan sinergi ini secara efektif menghubungkan kepentingan umat dengan dunia pendidikan dan sektor riil kemasyarakatan. Nilai-nilai dakwah keagamaan kini menjelma menjadi kekuatan sosial yang sangat aplikatif. Formasi lintas elemen ini memegang fungsi sentral untuk menjamin stabilitas daerah sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan warga Jawa Tengah secara menyeluruh. (*)