Maaf Saja Tak Cukup, Siswa Ungkap Dampak Psikologis Perundungan

TEGAL, Jatengdata.com – Rutinitas jabat tangan dan janji damai di atas kertas kerap kali mengabaikan dampak psikologis perundungan yang menghantui korban dalam jangka panjang. Menolak tradisi instan tersebut, perwakilan pelajar di Jawa Tengah secara terbuka menggugat sistem penanganan di sekolah yang selama ini dianggap abai terhadap jaminan keamanan dan pemulihan mental siswa secara berkelanjutan.

Aspirasi tajam ini mengemuka dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 wilayah Bergasmalang dan Petanglong, Senin (22/6/2026). Forum Anak Kota Tegal Bahari mengambil panggung untuk mengupas tuntas celah dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Mereka menyoroti fenomena gunung es yang membuat banyak pelajar memilih bungkam.

Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira, membongkar alasan utama kebungkaman tersebut. Korban takut mendapat label sebagai pengadu dari teman-temannya. Selain itu, rasa was-was terhadap ancaman susulan dari pelaku justru makin memperburuk keadaan korban.

“Bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan untuk menjamin perlindungan identitas serta keamanan psikis bagi pelajar yang berani melaporkan kasus perundungan di sekolahnya?” ujar Medina.

Pendampingan Berkelanjutan vs Formalitas Maaf

Kalimat Medina tersebut langsung menohok sistem yang berjalan selama ini. Forum Anak secara tegas mengusulkan pendampingan psikologis berkala di sekolah untuk menangani masalah ini dari akarnya. Mereka menilai penyelesaian kasus yang sekadar berhenti pada permintaan maaf gagal menyembuhkan dampak psikologis perundungan secara menyeluruh bagi korban.

Pelaku juga membutuhkan pembinaan intensif agar siklus kekerasan terputus secara tuntas. Sekolah wajib memperkuat budaya ramah anak melalui kampanye antiperundungan, pendidikan karakter, penumbuhan empati, dan penyediaan ruang dialog yang sehat antarsiswa.

Merespons tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, langsung mengambil sikap tegas. Ia memastikan pemerintah tidak memberi toleransi sedikit pun terhadap praktik kekerasan di dunia pendidikan.

“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegasnya.

Upaya Masif Menuju Zero Bullying

Luthfi menyadari kasus kekerasan sering kali baru meledak setelah memicu krisis kesehatan mental yang parah bagi korban. Oleh karena itu, ia menginstruksikan penguatan peran Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru bimbingan konseling, wali kelas, serta kepolisian.

“Kampanyekan lagi antiperudungan. Lakukan pembinaan di sekolah-sekolah agar upaya pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menjamin kerahasiaan identitas pelapor baik ke pihak sekolah maupun dinas. Pihaknya terus mematangkan program sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Langkah strategis ini mencakup pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di seluruh satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan bahkan telah menggandeng Polda Jateng untuk melatih 120 ribu pelajar. Kolaborasi besar ini bertujuan menangkal berbagai bentuk kekerasan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. “Pelatihan ini menunjukkan hasil yang cukup positif,” kata Sadimin.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa sinergi lintas elemen ini mampu mengatasi dampak psikologis perundungan bagi para penyintas, sekaligus mewujudkan target zero bullying di Jawa Tengah. Anak-anak berhak kembali merasakan lingkungan belajar yang memerdekakan dan bebas dari rasa takut.