Kritik Kinerja Pemerintah Menggema dalam Diskusi Wacana Reformasi Jilid 2

SEMARANG, Jatengdata.com – Gerakan mahasiswa dan aktivis secara blak-blakan menyuarakan tudingan matinya meritokrasi demi merespons deretan kontroversi para penguasa. Mereka membedah sisi gelap kebijakan negara yang ternyata lebih mengabdi pada kepentingan pelanggeng kekuasaan ketimbang perut rakyat miskin.

Gelombang protes tidak lagi sekadar riuh di media sosial. Elemen masyarakat sipil, aktivis, hingga jurnalis berkumpul membedah kemungkinan lahirnya Reformasi Jilid 2. RMOLJateng menggagas forum diskusi tersebut di Hans Kopi Veteran, Semarang, Sabtu (20/6/2026), untuk menyoroti harga kebutuhan pokok yang kian mencekik, pemborosan APBN, serta penegakan hukum yang sarat ketimpangan. Semua sepakat bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.

Bukan tanpa alasan wacana reformasi baru ini terus menggelinding. Ketidakpuasan rakyat telah menyentuh titik nadir. Mereka memandang elite politik asyik bermain kekuasaan, sementara masyarakat berjuang keras bertahan hidup.

Matinya Meritokrasi Picu Kekecewaan Ekstrem

Para pemuda di garis depan menolak diam melihat kecacatan pengelolaan negara. Mereka menilai pemerintah saat ini mengabaikan kapasitas dan profesionalisme dalam menunjuk pejabat publik.

“Tandanya saat ini ada sebuah kecacatan berpikir secara meritokrasi dalam tatanan hierarki struktural bangsa Indonesia,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Undip Kevin Kurnia Priambodo.

Ia menegaskan pergerakan mahasiswa murni lahir dari rasa muak terhadap realita di lapangan yang memicu tuntutan Reformasi Jilid 2.

“Ini berangkat dari sebuah keresahan dan juga akumulasi kekecewaan dari mahasiswa. Banyak kontroversi yang terjadi yang sudah telah kita akumulasi bersama, telah kita coba kumpulkan, dan ini terkumpulah menjadi sebuah kemarahan,” tambah Kevin.

Mahasiswa Bertransformasi Jadi Pelopor Perubahan

Kritik kinerja pemerintah ini tak sekadar berhenti pada orasi. Wakil Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) Evantio Yudistira, menegaskan perlunya tindakan nyata dan ideologis untuk melawan oligarki yang merusak tatanan.

“Ketika kita bicara mahasiswa, elemennya sepakat bahwa mahasiswa bukan lagi agen perubahan, tetapi kita pelopor perubahan,” seru Evan di hadapan peserta diskusi.

Ia menggarisbawahi bahwa organisasi pergerakan akan terus memonitor kebijakan pemerintah dengan standar objektif. Mereka tak ragu memimpin rakyat turun ke jalan jika penguasa sengaja merugikan rakyat.

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang buruk akan kita kritisi dan yang bahaya akan kita lawan,” tegasnya.

Budayawan sekaligus influencer, Beno Siang Pamungkas, memberikan sudut pandang tak kalah tajam. Ia mengingatkan mahasiswa bahwa gerakan Reformasi Jilid 2 membutuhkan strategi matang dan aliansi organik dengan kelompok pekerja di luar kampus.

Ilusi Kebijakan Populis dan Rapuhnya Elite

Analisis akademis menguliti realita pahit di balik kebijakan negara sekaligus memvalidasi pandangan para aktivis pergerakan dan budayawan tersebut.

“Kalau Anda belajar teori negara, kekuasaan itu hanya melayani kepada dirinya sendiri. Kalau kemudian ada program yang berhimpitan dengan rakyat, itu kebetulan saja,” papar akademisi dari Departemen Politik Undip, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S,H., M.Si.

Pakar politik ini juga membongkar rapuhnya fondasi koalisi pemerintahan saat ini yang rawan hancur jika masalah transaksional mengganggu kepentingan logistik mereka.

“Keretakan hubungan dalam koalisi hari ini karena yang pertama tadi materi yang dicoba untuk dipaksa kawin. Tinggal faktor integralnya adalah material, bagi-bagi tambang, mining, dan segala macam,” beber Nur Hidayat Sardini.

Menyikapi polemik ini, forum diskusi menggarisbawahi pentingnya evaluasi total. Seluruh elemen masyarakat sipil sepakat mendesak penguasa segera berbenah sebelum kritik kinerja pemerintah benar-benar memantik ledakan aksi massa yang tak terkendali di jalanan.