3.000 Pegawai Palsukan Kehadiran, Celah Aplikasi Presensi ASN Brebes Jadi Sorotan Tajam

BREBES, Jatengdata.com – Kelemahan sistem keamanan aplikasi presensi ASN di Kabupaten Brebes menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusul temuan rekayasa daftar hadir oleh sekitar 3.000 aparatur sipil negara.

Mengingat skala pelanggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) segera mendesak evaluasi total terhadap kelemahan instrumen pengawasan digital di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, langsung menyoroti celah keamanan teknologi ini. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menambal kelemahan sistem secepat mungkin. Lebih lanjut, perbaikan tata kelola teknologi informasi birokrasi menjadi syarat mutlak saat ini.

“Kalau benar itu ‘fake‘, instrumennya juga harus diperbaiki, pengawasannya maupun pengendaliannya,” tegas Sumarno seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng di Semarang, Rabu (6/5/2026).

Sanksi Bertingkat dan Celah Fake GPS

Tentu saja, ribuan pegawai nakal tersebut tidak akan lolos dari jeratan hukuman. Pemprov Jateng memastikan penerapan sanksi disiplin bagi para pengguna fitur fake GPS pada aplikasi presensi ASN tersebut. Selain itu, tim khusus akan segera merumuskan pembobotan pelanggaran masing-masing oknum.

“Sanksi itu harus. Sanksinya bertingkat. Ada yang teguran, lisan, tertulis. Bisa saja berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, bahkan penurunan jabatan. Sesuai dengan bobot pelanggaran yang akan dirumuskan oleh tim nanti,” ujar Sumarno.

Sementara itu, Pemkab Brebes mempertimbangkan pelaporan kasus absensi palsu ini ke pihak kepolisian. Akan tetapi, Sumarno meminta pemerintah setempat mendalami unsur pidananya secara matang terlebih dahulu. Oleh karena itu, koordinasi antara kabupaten dan pemprov akan terus berjalan intensif.

Etika Pelayan Publik Dipertanyakan

Kasus pembobolan aplikasi presensi ASN ini memantik kekecewaan mendalam terkait etika kerja pelayan masyarakat. Padahal, para pegawai tersebut menerima gaji dari uang pajak rakyat. Oleh sebab itu, integritas kerja wajib menjadi prioritas utama setiap abdi negara.

Sumarno memberikan analogi tajam untuk menyentil moralitas para pelanggar kedisiplinan tersebut. Beliau menyamakan abdi negara dengan pekerja bangunan yang memanipulasi jam kerjanya.

“Sering saya sampaikan bahwa marilah kita analogikan seperti kita di rumah. Kita mengundang tukang untuk memperbaiki rumah. Kira-kira kalau dia fake absen, terus dia ngapusi absennya, kita rela nggak?” ucap Sumarno.

Pada akhirnya, kejadian memalukan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kabupaten/kota lainnya. Ke depan, evaluasi sistem kepegawaian elektronik harus berjalan beriringan dengan perbaikan mental seluruh aparatur negara di Jawa Tengah.