Tekan Backlog Perumahan Jawa Tengah, 281 Ribu Rumah Warga Miskin Tuntas Dibangun

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses membangun 281.312 unit rumah bagi warga miskin hingga triwulan pertama 2026 sebagai langkah konkret menekan tingginya angka backlog perumahan Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan hunian layak. Selanjutnya, Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengonfirmasi capaian terbaru ini. Oleh karena itu, pembangunan tersebut sukses menekan angka backlog perumahan Jawa Tengah secara nyata. Sebelumnya, angka kekurangan rumah pada akhir tahun 2025 mencapai sekitar 1.332.000 unit.

“Melalui berbagai program kolaboratif, pada tahun 2025 saja berhasil diselesaikan sekitar 274.000 unit, sehingga pada awal 2026 backlog turun menjadi sekitar 1.058.000 unit,” jelas Boedyo Dharmawan.

Kini, sisa angka tersebut menjadi sasaran penyelesaian utama. Bahkan, pemerintah mematok target penuntasan dalam empat tahun ke depan. Kemudian, memasuki triwulan pertama tahun 2026, realisasi pembangunan kembali bertambah. Tambahan ini sukses mencapai 6.798 unit rumah baru.

Kolaborasi Pembiayaan Lintas Sektor

Tentu saja, pencapaian masif ini tidak mengandalkan satu sumber dana. Sebaliknya, pemerintah daerah menggunakan skema pendanaan kolaboratif. Strategi ini sangat krusial untuk merealisasikan program rumah gratis Jateng dan perbaikan hunian warga miskin. Faktanya, APBD Provinsi menyumbang 17.510 unit pada tahun 2025.

Sementara itu, APBN sukses mendanai 14.454 unit bangunan. Di sisi lain, APBD kabupaten/kota turut berkontribusi sebanyak 12.830 unit. Selain itu, sektor swasta dan lembaga amal ikut bergerak aktif. Hasilnya, dana CSR dan Baznas menyelesaikan 4.012 unit hunian. Menariknya, sumber pendanaan lain sangat mendominasi dengan capaian 219.524 unit.

Gubernur Ahmad Luthfi memimpin langsung orkestrasi lintas sektor ini. Beliau secara tegas memastikan semua pihak bergerak seirama. Akibatnya, langkah strategis ini berjalan selaras dengan target nasional. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mencanangkan pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

Keadilan Sosial bagi Masyarakat

Pada dasarnya, bantuan ini menyasar masyarakat miskin secara akurat. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi Jawa
engah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan. Setelah itu, petugas daerah melakukan verifikasi lapangan secara ketat. Pengecekan ini selalu meliputi status kepemilikan lahan dan kondisi fisik bangunan.

Selanjutnya, penanganan masalah ini mencakup dua aspek krusial. Aspek pertama selalu berfokus mengatasi kendala kepemilikan rumah. Sedangkan aspek kedua terus menuntaskan masalah hunian tidak layak.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi, agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” tegas Ahmad Luthfi.

Pada akhirnya, bantuan fisik ini membawa dampak positif bagi masyarakat bawah. Sebagai contoh, Subali, warga miskin asal Kabupaten Wonogiri, merasakan langsung manfaatnya. Kini, kehidupan keluarganya menjadi jauh lebih berkualitas dan sehat. Sang anak pun akhirnya memiliki ruang belajar yang nyaman.