Bukan Pecah Kongsi, Prabowo Sedang Keluar dari Bayang-Bayang Jokowi?

Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bahan perbincangan politik nasional. Sejumlah dinamika pemerintahan memunculkan pertanyaan: apakah keduanya mulai mengambil jalan politik yang berbeda?

Pertanyaan tersebut menarik, tetapi terlalu dini apabila publik langsung menerjemahkannya sebagai pecah kongsi. Masyarakat lebih melihat proses otonomisasi kekuasaan Presiden Prabowo hingga September 2026 ini, setelah ia hampir dua tahun memimpin pemerintahan.

Dalam sistem presidensial, fenomena semacam ini bukan sesuatu yang luar biasa. Presiden baru membutuhkan waktu untuk bertransisi dari koalisi elektoral menuju struktur kekuasaan yang semakin mencerminkan prioritas, gaya kepemimpinan, dan kebutuhan pemerintahannya sendiri.

Kita dapat membaca perombakan Kabinet Merah Putih pada 14 September 2026 dalam konteks tersebut. Prabowo melakukan reshuffle kabinet untuk keenam kalinya sejak pemerintahannya bermula pada Oktober 2024. Dalam perombakan terbaru, Presiden melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Secara konstitusional, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden. Karena itu, perubahan komposisi kabinet tidak dapat otomatis dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo sedang menghapus pengaruh politik Jokowi. Namun secara politik, frekuensi perubahan kabinet menunjukkan bahwa Presiden Prabowo semakin aktif membentuk konfigurasi pemerintahan sesuai kebutuhan kekuasaannya sendiri.

Diferensiasi Politik dan Otonomisasi Kekuasaan

Di sinilah publik perlu memahami perbedaan antara konflik dan diferensiasi politik.

Prabowo dan Jokowi tidak harus berkonflik untuk mempunyai agenda politik yang berbeda. Semakin jauh pemerintahan bergerak dari Pemilu 2024, semakin besar pula kemungkinan Prabowo membangun identitas politik yang lebih independen. Sebab seorang presiden pada akhirnya bertanggung jawab terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahannya sendiri.

Fakta publik bahkan masih memperlihatkan hubungan Prabowo dan Jokowi secara personal yang relatif terbuka. Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, Prabowo duduk bersama Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka. Publik juga melihat Prabowo dan Jokowi berbincang dalam suasana hangat.

Pihak Gerindra saat itu menafsirkan momen tersebut sebagai indikasi hubungan baik antara keduanya. Namun tentu saja, simbol keakraban dalam acara kenegaraan tidak dapat menjadi satu-satunya indikator untuk membaca hubungan politik elite.

Dalam kajian politik kekuasaan, hubungan mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat memang kompleks. Jokowi tidak lagi mempunyai kewenangan formal sebagai kepala pemerintahan, tetapi masih mempunyai jaringan politik dan kedekatan dengan sejumlah aktor. Sementara Prabowo memegang seluruh instrumen formal kepresidenan dan membutuhkan ruang untuk memperkuat otoritas pemerintahannya.

Karena itu, persoalannya mungkin bukan lagi apakah Prabowo “meninggalkan” Jokowi. Persoalan yang lebih penting adalah apakah hubungan Prabowo dan Jokowi yang awalnya mereka bangun dalam konteks Pemilu 2024 masih mempunyai kepentingan politik yang sama ketika Indonesia semakin mendekati Pemilu 2029.

Politik tidak selalu berakhir dengan perpisahan dramatis. Terkadang hubungan politik berubah secara perlahan: dari ketergantungan menjadi kemitraan, kemudian menuju kepentingan masing-masing.

Jika proses itu yang sedang berlangsung, maka kita tidak sekadar menyaksikan sebuah permusuhan politik, melainkan Prabowo yang semakin menjadi pusat kekuasaan politiknya sendiri.

Dan justru dari keputusan-keputusan konkret menuju 2029 nanti, publik akan semakin mudah membaca arah sebenarnya hubungan Prabowo dan Jokowi.