“Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi”
Viralnya kembali narasi “Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi” di media sosial perlu dibaca lebih jernih daripada sekadar pertukaran sindiran politik. Unggahan yang beredar menghubungkan Dedi Mulyadi atau KDM dengan politik pencitraan, bahkan memuat tudingan tentang relasi oligarki.
Dalam perspektif komunikasi politik, bagian terakhir itu harus ditempatkan sebagai opini warganet, bukan fakta. Sampai ada bukti yang dapat diverifikasi, tudingan semacam “dipelihara Sembilan Naga” tidak layak dijadikan kesimpulan akademik maupun jurnalistik.
Namun, fenomena tersebut tetap penting karena menunjukkan bagaimana kontestasi politik Indonesia semakin berlangsung di ruang digital. Figur tidak hanya dinilai melalui kebijakan, institusi, dan kinerja administratif, tetapi juga melalui kemampuan membentuk kedekatan emosional, simbol kesederhanaan, serta narasi “pemimpin hadir” di media sosial.
Dedi Mulyadi adalah contoh kuat dari model komunikasi politik ini. Survei Lembaga Survei Indonesia pada Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat sebesar 95,4 persen. LSI juga menilai gaya komunikasi dan pemanfaatan media sosial ikut membentuk persepsi positif publik.
Secara elektoral, KDM bukan lagi sekadar fenomena lokal. Survei Median yang dilakukan 21 Juli–2 Agustus 2026 terhadap 1.212 responden menempatkan Prabowo Subianto pada posisi pertama dalam pertanyaan terbuka dengan 32,2 persen, disusul Dedi Mulyadi 19,8 persen dan Anies Baswedan 19,5 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai ramalan hasil Pilpres 2029, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Dedi telah masuk ke dalam radar politik nasional.
Penting pula dicatat bahwa survei politik harus dibaca berdasarkan waktu, metode, dan desain pertanyaannya. Poltracking pada Maret 2026, misalnya, mencatat Prabowo 32,9 persen dan Dedi 13,5 persen dalam pertanyaan terbuka. Perbedaan dengan hasil Median beberapa bulan kemudian tidak serta-merta membuktikan penurunan atau kenaikan yang linier, tetapi memperlihatkan bahwa preferensi pemilih masih cair dan sangat mungkin berubah.
Ujian Substansi dan Akuntabilitas
Di titik inilah kritik terhadap “politik pencitraan” memperoleh relevansinya. Personal branding bukan sesuatu yang otomatis buruk. Dalam demokrasi modern, pemimpin memang membutuhkan komunikasi publik yang efektif.
Persoalannya muncul ketika visibilitas menggantikan akuntabilitas, viralitas mengalahkan proses kebijakan, dan keputusan politik lebih diarahkan untuk menghasilkan impresi daripada dampak jangka panjang.
Kajian akademik mengenai framing Majalah Tempo edisi “Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi” juga menunjukkan adanya kritik terhadap gaya kepemimpinan populis yang dinilai berisiko terlalu bertumpu pada citra, intuisi, dan daya tarik media.
Karena itu, membandingkan Dedi dengan figur politik sebelumnya seharusnya tidak berhenti pada label “Mulyono” atau “Mulyadi”. Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apakah popularitas tersebut ditopang oleh tata kelola yang terukur, kebijakan berbasis data, kepatuhan hukum, penguatan institusi, dan hasil pembangunan yang berkelanjutan?
Menuju 2029, tantangan terbesar Dedi Mulyadi justru bukan memperoleh perhatian publik, melainkan membuktikan bahwa kapital komunikasi dapat diterjemahkan menjadi kapasitas pemerintahan.
Sementara bagi masyarakat, di tengah ramainya perbincangan narasi Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi, tantangannya adalah menjaga rasionalitas politik: tidak menelan mentah-mentah tudingan yang viral, tetapi juga tidak terpesona oleh konten tanpa menguji substansi.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang komunikatif sekaligus akuntabel, dan warga yang kritis sekaligus berbasis fakta. Politik tidak boleh hanya menjadi kompetisi siapa yang paling sering terlihat, tetapi siapa yang paling dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya.
