Alarm di Balik Survei Kepuasan Publik

SEMARANG, Jatengdata.com – Dalam iklim demokrasi, publik biasanya menganggap tingginya angka pada survei kepuasan publik sebagai kabar baik. Banyak pihak memandang pemerintah yang memperoleh dukungan tinggi telah berhasil menjaga kepercayaan warga.

Namun, tingkat kepuasan publik juga menyimpan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah angka tersebut sepenuhnya mencerminkan penilaian terhadap kinerja pemerintah, atau sekaligus menunjukkan bergesernya cara warga memahami dan mengevaluasi kekuasaan?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika kita menafsirkan temuan dari survei SMRC yang meluncur pekan ini. Dalam sembilan bulan, laporan menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto turun dari sekitar 81 persen menjadi 51 persen. Penilaian warga terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum juga ikut memburuk.

Kendati perubahan angka tersebut krusial sebagai sinyal politik, nilai terbesar sebuah survei kepuasan publik tidak berhenti pada naik-turunnya persentase semata. Survei sejatinya juga memperlihatkan dinamika yang lebih luas, yang menyangkut bagaimana warga membentuk penilaiannya terhadap negara, dan bagaimana hubungan antara masyarakat dengan kekuasaan sebenarnya sedang bergeser.

Pergeseran opini dan evaluasi publik saat ini memiliki konteks yang jelas. Saat harga kebutuhan pokok meningkat, kesempatan kerja terasa makin sempit, dan berbagai kontroversi memenuhi ruang publik, kondisi-kondisi tersebut ikut mengoreksi optimisme masyarakat.

Pemerintah patut menjadikan temuan survei SMRC ini sebagai bahan refleksi, bukan semata menganggapnya sebagai persoalan komunikasi politik. Publik memandang respons demokratis terhadap survei belumlah cukup hanya dengan mendelegitimasi lembaga survei atau menolak kritik.

Sebaliknya, rilis survei kepuasan publik seharusnya menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana warga memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, sekaligus bagaimana demokrasi menjaga kemampuan untuk mengawasi dan mengoreksi kekuasaan.

Kacamata Baca Survei Kepuasan Publik

Dengan pijakan nalar bahwa kita tidak cukup memahami survei hanya melalui besar-kecilnya angka kepuasan, maka pertanyaan yang lebih fundamental yakni: apa yang sebenarnya angka tersebut ukur?

Pertama, tingkat kepuasan publik berbicara mengenai dua hal sekaligus: kinerja pemerintah dan standar yang warga gunakan ketika memberikan penilaian. Persetujuan publik yang tinggi memang dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah. Namun, dalam situasi tertentu, angka yang sama juga dapat menunjukkan bergesernya ambang ekspektasi masyarakat terhadap negara.

Apa yang masyarakat anggap sebagai keberhasilan dapat bersifat fluktuatif seiring waktu. Stabilnya harga kebutuhan pokok, misalnya, dahulu lebih sering warga pandang sebagai tanggung jawab dasar pemerintah. Akan tetapi, ketika tekanan ekonomi meningkat, warga dapat mempersepsikan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas kondisi sebagai capaian politik.

Begitu pula soal pelayanan publik. Sesuatu yang sebelumnya warga anggap sebagai kewajiban pemerintah dapat bergeser menjadi prestasi ketika pengalaman warga berubah.

Tak pelak, survei sesungguhnya tak hanya merekam penilaian terhadap pemerintahan Prabowo maupun penguasa saat ini. Jauh lebih fundamental, survei memperlihatkan bagaimana masyarakat mendefinisikan keberhasilan, kegagalan, dan batas kewajaran dalam penyelenggaraan negara.

Kedua, penerimaan politik tak selalu terbentuk semata dari hasil kinerja pemerintah. Politik kontemporer bekerja melalui proses yang kian hari kian kompleks. Persepsi, kedekatan emosional dengan pemimpin, serta narasi yang berkembang di ruang publik ikut memengaruhi cara warga memahami tata kelola negara.

Fenomena ini menjelaskan mengapa politik afektif semakin penting (Arya Budi, 2026). Dukungan politik lahir dari perhitungan atas kebijakan sekaligus juga dari rasa kedekatan, identifikasi, dan keyakinan bahwa seorang pemimpin mewakili nilai tertentu. Konsekuensinya, warga tidak selalu menerjemahkan pengalaman sehari-hari secara langsung menjadi evaluasi objektif terhadap kebijakan pemerintah.

Ketiga, hal yang masih jarang analis politik sampaikan, kita perlu memperlakukan tingginya maupun rendahnya angka survei kepuasan publik sama-sama sebagai sinyal politik. Persoalannya tak melulu apakah warga harus selalu merasa tidak puas terhadap pemerintah. Demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang terus-menerus menolak kekuasaan tanpa dasar.

Hal yang kita perlukan adalah literasi warga untuk membedakan antara memberikan dukungan dan melakukan evaluasi publik. Pemerintah bisa saja meraih legitimasi melalui dukungan mayoritas. Namun, demokrasi tetap memerlukan warga yang mampu mempertanyakan, menguji, dan mengoreksi keputusan kekuasaan.

Risiko muncul tatkala dukungan politik semakin melekat pada figur, sementara warga semakin kurang menaruh perhatian pada kualitas kebijakan dan kemampuan evaluasi publik. Dalam kondisi semacam ini, iklim demokrasi mungkin tetap terlihat hidup karena percakapan politik berlangsung ramai dan ruang publik tetap aktif. Namun, daya koreksinya dapat menghadapi tantangan yang serius.

Pendek kata, nilai terbesar sebuah survei terletak pada kemampuannya mengungkap dinamika yang berlangsung di balik angka tersebut. Saat banyak pihak memusatkan perhatian pada perubahan penilaian terhadap kinerja pemerintah, survei juga memperlihatkan bahwa pergeseran sedang berlangsung dalam cara warga membangun hubungan dengan negara.

Pendalaman Literasi Politik

Agar publik tidak berhenti memahami data hanya sebagai sekadar naik atau turunnya angka kepuasan, publik memerlukan literasi politik yang mumpuni untuk melihat bagaimana standar penilaian warga terbentuk dan bergeser.

Pertama, ketika tren politik semakin berpusat pada figur, narasi semakin menentukan percakapan publik, dan ikatan emosional semakin memengaruhi pengalaman politik, ukuran keberhasilan negara ikut bergeser. Tantangannya adalah memastikan bahwa masyarakat tidak perlahan menerima persoalan struktural sebagai sesuatu yang biasa.

Pergeseran standar penilaian tersebut bukan persoalan kecil. Hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan sistem demokrasi mempertahankan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

Kedua, demokrasi membutuhkan warga yang memiliki pilihan politik sekaligus literasi politik untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dukungan dan kritik bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru menjadi fondasi agar kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.

Sebagai pemungkas, kita karenanya perlu memperlakukan survei kepuasan publik lebih dari sekadar instrumen pengukur angka persetujuan terhadap pemerintahan Prabowo atau figur pimpinan lainnya. Survei memberi kesempatan untuk memahami bagaimana warga membentuk penilaiannya terhadap negara, bagaimana ekspektasi politik bergeser dari waktu ke waktu, dan bagaimana hubungan antara masyarakat dengan kekuasaan mengalami transformasi.

Pertanyaan terpenting dalam survei SMRC maupun riset sejenis bukan hanya mengapa kepuasan publik naik atau turun. Pertanyaan yang lebih luas adalah bagaimana demokrasi mempertahankan daya koreksinya ketika masyarakat di bawah bayang-bayang narasi kinerja pemerintah merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja?