Update Progres Tol Solo-Jogja 2026: Konstruksi 68%, Lahan Klaten Alot

SEMARANG, jatengdata.com – Realita lapangan mulai membayangi target optimis pemerintah di akhir tahun ini. Laporan terbaru progres Tol Solo-Jogja 2026 menunjukkan ketimpangan nyata antara cepatnya pengerjaan fisik dengan lambatnya pembebasan lahan di pemukiman warga Klaten.

Kejar Target Akhir Tahun

PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ) terus mengebut pengerjaan proyek strategis ini. Saat ini, fokus utama mereka tertuju pada penyelesaian Seksi 2 atau ruas Tol Klaten Purwomartani. Mereka menargetkan jalur sepanjang 20 kilometer tersebut siap menyandang status Tol Fungsional Nataru pada penghujung tahun nanti.

“Kami optimis Seksi 2 Klaten-Purwomartani bisa beroperasi fungsional pada Nataru 2026,” ujar Direktur Utama PT JMJ, Rudy Hardiansyah.

Rudy menambahkan, pihaknya telah mengerahkan alat berat untuk beroperasi penuh selama 24 jam. Meski begitu, para pekerja konstruksi di lapangan masih menghadapi tantangan berat. Mereka harus menyelesaikan sisa pekerjaan di area yang tergolong sangat padat penduduk.

Jalur Konsinyasi Jadi Solusi

Pertanyaan publik mengenai kapan Tol Solo Jogja selesai secara keseluruhan kini sangat bergantung pada proses pembebasan lahan. Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah mencatat realisasi penyerapan dana Uang Ganti Kerugian (UGK) sudah menembus angka Rp 3,4 Triliun. Sayangnya, pencapaian ini belum tuntas 100 persen.

Sekitar 12 persen lahan krusial di wilayah Klaten masih tertahan. Warga dan pemerintah belum mencapai titik temu mengenai nilai ganti rugi.

“Proses pembebasan lahan yang tersisa 12 persen di Klaten sedang kami percepat melalui skema konsinyasi,” ujar Kepala Kanwil BPN Jateng.

Langkah tegas ini terpaksa pemerintah ambil agar konstruksi tidak jalan di tempat. Negara telah menitipkan uang ganti rugi warga di Pengadilan Negeri setempat. Cara ini memastikan alat berat bisa terus membelah lahan sesuai jadwal kerja. Pada akhirnya, publik berharap progres Tol Solo-Jogja 2026 tetap mengutamakan keadilan tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat kecil.