Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan bagi Guru Ngaji dan Marbot

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi kelompok pekerja sosial dan keagamaan. Pemprov Jateng kini mengusulkan jaminan kesehatan guru ngaji, marbot masjid, serta warga rentan lainnya masuk dalam perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, membahas langkah ini bersama jajaran direksi BPJS Kesehatan. Ia menerima Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).

Pertemuan tersebut mengevaluasi kepesertaan JKN, kondisi pembiayaan, serta strategi keberlanjutan jaminan kesehatan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Usai pertemuan, Sutopo menyebut masih banyak pekerja sosial keagamaan yang belum masuk skema bantuan pemerintah.

Padahal, guru agama, guru ngaji, dan marbot masjid memiliki peran sosial yang besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memetakan ulang penerima manfaat pada pos pembiayaan yang jumlah pesertanya terus berkurang.

“Yang belum mendapatkan salah satunya misalnya guru-guru agama yang ada marbot dan sebagainya itu cukup banyak yang selama itu belum tercover untuk jaminan kesehatannya,” jelasnya.

Gotong Royong dan Penguatan Layanan

Sutopo juga menekankan pentingnya gotong royong berbagai pihak guna menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan daerah. Kondisi fiskal daerah yang menantang membutuhkan dukungan masyarakat, lembaga filantropi, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita tahu pemerintah daerah juga mengalami kondisi sulit untuk melakukan penganggaran. Karena itu, harus ada gotong royong. Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi inovasi berbagi iuran (sharing iuran) di Kabupaten Brebes yang berpotensi menjadi percontohan daerah lain. Selain pembiayaan, BPJS Kesehatan mendorong penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas demi mengoptimalkan rujukan berjenjang.

Layanan primer yang kuat mampu menangani keluhan pasien sejak awal sekaligus mengurangi antrean panjang di rumah sakit.

Realokasi Anggaran Rp1,7 Miliar

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, mencatat kepesertaan JKN telah mencapai 98 persen. Tingkat keaktifan peserta kini berada di kisaran 76 persen dengan total penerima manfaat melampaui 13 juta jiwa.

Saat ini, Pemprov Jateng menyiapkan pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Hasil evaluasi menunjukkan potensi pengalihan anggaran PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan peserta eks perlindungan masa pandemi Covid-19.

Zulfachmi mengungkapkan adanya kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan guru ngaji dan marbot masjid.

“PBPU ini yang menjadi fokus pertemuan tadi, bagaimana mengalihkan sasarannya kepada penerima manfaat yang lain. Ada kelebihan dana sekitar Rp1,7 miliar yang bisa kita manfaatkan untuk kelompok lain, termasuk guru ngaji dan perlindungan sosial lainnya,” jelasnya.

Melalui kolaborasi bersama BPJS Kesehatan, Pemprov Jateng memastikan jaminan kesehatan menjangkau pekerja sosial keagamaan secara inklusif dan berkelanjutan.