Pemerintah Pangkas Waktu Izin Kawasan Industri Jateng Jadi Sebulan

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah pusat memangkas batas waktu pengurusan izin kawasan industri di Jawa Tengah menjadi maksimal 30 hari saja. Keputusan taktis ini merespons langsung keluhan lambatnya birokrasi penanaman modal di daerah. Sebelumnya, pengurusan dokumen vital bagi para investor ini kerap memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan komitmen tersebut secara langsung. Ia menjanjikan penyelesaian regulasi itu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026). Kementerian Investasi segera mengambil alih percepatan administrasi bagi 12 lokasi pabrik baru tersebut.

“Kita paling lama 30 hari. Kawasan industri 12 itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” tegas Todotua.

Selanjutnya, ia akan memanggil 12 pengembang kawasan dalam waktu dekat. Langkah cepat ini bertujuan mengklarifikasi berbagai persoalan teknis sekaligus membereskan sumbatan administrasi.

Pembentukan Desk Investasi

Pemerintah menyadari bahwa birokrasi masih menjadi tantangan klasik bagi megaproyek. Sebagai solusi konkret, pemerintah pusat membentuk Desk Investasi di kantor DPMPTSP Jawa Tengah. Menariknya, layanan koordinasi ini tidak hanya melayani Jawa Tengah. Layanan khusus tersebut juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Desk Investasi ini bertugas mengurai hambatan bagi proyek bernilai di atas Rp1 triliun. Di sisi lain, Gubernur Ahmad Luthfi menyambut antusias langkah taktis tersebut. Ia mendesak percepatan pelayanan agar potensi daerah segera terealisasi menjadi lapangan kerja nyata.

Gubernur bahkan membandingkan iklim investasi Indonesia dengan Vietnam. “Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat,” kritik Luthfi.

Siapkan Lahan dan Infrastruktur Baru

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan lahan baru. Setiap lokasi wajib memiliki luasan minimal 50 hektare dan mematuhi aturan tata ruang. Harapannya, kawasan ini mampu memecah konsentrasi pabrik dari wilayah lama dan menciptakan pusat ekonomi baru.

Selain lahan, pemerintah daerah juga mengebut pembangunan infrastruktur logistik. Mereka tengah menyiapkan dry port di Batang, membenahi pelabuhan Kendal, dan merevitalisasi Tanjung Emas Semarang.

Terobosan izin kawasan industri ini siap mengawal sejumlah megaproyek baru pada akhir tahun. Proyek strategis itu meliputi industri garmen Rp4,6 triliun, ekspansi perusahaan Vietnam Rp2,9 triliun, dan relokasi pabrik Tiongkok Rp2,17 triliun.