Tangis Pecah di Semarang, Pemprov Jateng Ambil Alih Biaya UKT dan Kos Mahasiswa NTT Korban Bencana

SEMARANG, Jatengdata.com – Bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya melumpuhkan ekonomi daerah asal, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendidikan di Jawa Tengah. Menjawab krisis tersebut, Pemprov Jateng akan menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sewa kos ratusan mahasiswa NTT korban bencana hingga tiga bulan ke depan.

Gubernur Jarteng Ahmad Luthfi mengumumkan kebijakan ini secara langsung saat mengunjungi asrama mahasiswa NTT korban bencana di Jalan Pawiyatan Luhur Selatan III, Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Senin (7/9/2026). Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng, dan Bank Jateng agar segera berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi.

Negara Hadir Sebagai Pengganti Orang Tua

Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu memutus beban psikologis para pelajar yang keluarganya masih menempati tenda pengungsian. Di hadapan perwakilan mahasiswa, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam menjaga keberlangsungan pendidikan mereka.

“Kalian di sini anak saya. Apa yang menjadi kekurangan dan keluh kesah adik-adik mahasiswa dan masyarakat NTT juga saya rasakan. Pelajar dan mahasiswa di Jateng itu tanggung jawab saya,” ujar Ahmad Luthfi.

Laporan dari lapangan menyebutkan sebagian besar orang tua mahasiswa kehilangan tempat tinggal yang layak dan akses ekonomi akibat bencana. Kondisi geografis yang sulit juga turut menghambat laju distribusi bantuan menuju kampung halaman mereka.

“Sampaikan kepada orangtua kalian di kampung, di sini (Jateng) kalian sudah ada orangtua yang memperhatikan. Saya juga sudah perintahkan Dinas Pendidikan, Baznas, dan Bank Jateng berkoordinasi dengan seluruh perguruan tinggi. Kita minta keringanan atau kita tanggung biaya kuliah, juga biaya kos selama satu sampai tiga bulan,” kata Ahmad Luthfi menambahkan.

Kisah Haru Mahasiswa di Tengah Bencana

Suasana dialog di lokasi seketika berubah haru. Maria Riani Nake, mahasiswi Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang asal NTT, tak kuasa menahan air mata saat menceritakan nasib keluarganya.

“Sedih ingat orangtua di rumah yang saat ini masih mengungsi di tenda darurat. Komunikasi sekarang lancar, tapi kadang ada masalah jaringan. Terharu sudah dianggap anak sama Pak Gubernur Luthfi,” ujar Maria.

Alfonsius Joivan Sar dari Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, juga merasakan hal senada. Ia menceritakan rumah keluarganya retak sehingga keluarganya tidak bisa menempati bangunan tersebut. Ia menambahkan bahwa akses geografis yang berat turut menghambat penyaluran bantuan ke desanya.

Ratusan Mahasiswa Terdata Menerima Bantuan JPS

Kelompok mahasiswa NTT di Semarang mencatat sedikitnya 172 mahasiswa NTT korban bencana yang berasal dari Manggarai Raya, Nagekeo, Ngada, Ende, hingga Maumere. Relawan memprediksi jumlah ini akan terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung.

Sebagai langkah penanganan awal, Pemprov Jateng mendistribusikan 172 paket Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 250 ribu per paket. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 43 juta untuk total bantuan logistik ini.

“Saya dan teman-teman dari NTT mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang sudah menengok dan memberikan bantuan kepada kami. Uang UKT dan uang kos,” ungkap Armansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Yuvensius Daseli, mahasiswa Untag Semarang, memperkirakan jumlah mahasiswa NTT di Kota Semarang mencapai hampir 300 orang.

“Jujur saja, kami terharu dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur tadi. Terharu sekali Pak Gubernur menyampaikan langsung bahwa Beliau menjadi orangtua kami di sini. Data mahasiswa yang saya rekap itu ada hampir 300 orang, itu di Semarang saja,” katanya.

Langkah cepat ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada evakuasi di lokasi musibah. Pemprov Jateng proaktif mengambil alih beban biaya pendidikan agar para mahasiswa NTT korban bencana bisa terus melanjutkan studi mereka di tanah rantau tanpa hambatan finansial.