Ironi Sapi Unggul Rembang: Sukses Cetak Bibit, Tapi Panen di Luar

REMBANG, Jatengdata.com – Kabupaten Rembang sukses mencetak 30 ribu pedet berkualitas setiap tahun berkat program inseminasi buatan. Namun di balik melimpahnya populasi sapi unggul Rembang ini, terdapat sebuah ironi nyata. Kekayaan genetik tersebut justru lebih banyak dinikmati dan berkembang di daerah lain akibat absennya satu fasilitas vital di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang memacu produktivitas ternak melalui program inseminasi buatan (IB) secara masif. Langkah strategis ini terbukti ampuh mendongkrak populasi sapi hingga menyentuh kisaran 100 ribu ekor pada pertengahan 2026. Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) setempat memimpin langsung eksekusi program ini untuk menjaga pasokan bibit berkualitas.

“Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul,” ujar Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, saat menghadiri sarasehan di halaman kantornya, Selasa (7/7/2026).

Potensi Besar yang Lari ke Luar Daerah

Kualitas bibit yang prima membuat permintaan dari luar daerah terus mengalir deras. Daya saing genetik yang tinggi ini menempatkan sektor peternakan Rembang sebagai primadona baru. Sayangnya, fenomena tingginya permintaan ini justru memunculkan tantangan tersendiri bagi perekonomian lokal.

“Ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi Rembang karena kita menghasilkan bibit-bibit unggul. Namun, sebagian besar justru berkembang di luar daerah,” kata Agus mengakui ironi tersebut.

Selain mencetak bibit unggul, petugas juga menggempur ancaman penyakit ternak melalui vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Program perlindungan kesehatan ini berjalan sangat intensif menyasar kantong-kantong peternakan di berbagai pelosok wilayah.

“Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK,” ungkap Agus menambahkan.

Tantangan Hilirisasi dan Janji Anggaran Pusat

Kendala utama yang merantai kemajuan sektor ini terletak pada lemahnya infrastruktur hilirisasi. Kabupaten Rembang belum memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang representatif. Fasilitas rantai dingin (cold chain) untuk mendistribusikan produk daging segar antar-daerah juga belum tersedia secara memadai.

Kondisi tersebut mendapat sorotan langsung dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo. Ia mendorong pemerintah daerah segera menyusun proposal pembangunan RPH menggunakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2027.

“Rumah potong hewan tahun 2027 itu ada anggaran. Tetapi tolong membuat pengusulan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus, Red.). Nanti Pak Bupati tanda tangan, setelah sampai di Jakarta kirimkan salinannya ke saya, akan saya kawal,” tegas Firman.

Kehadiran RPH berstandar nasional tentu akan mengubah peta jalan industri peternakan setempat. Fasilitas ini tidak hanya menjamin higienitas pemotongan daging, tetapi juga membuka keran pemasaran produk hilir yang lebih menguntungkan bagi para peternak lokal.