Buntut Kasus Perundungan Pemalang, Pemprov Jateng Dorong Gerakan Pasang CCTV Serentak di Sekolah

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin terus memperkuat langkah penanganan kasus perundungan siswa di Kabupaten Pemalang. Selain memastikan pendampingan bagi keluarga korban, pemerintah kini mengevaluasi sistem pengawasan sekolah dan mendorong gerakan pemasangan CCTV di area buta (blank spot) untuk mencegah kekerasan berulang.

Penanganan kasus perundungan Pemalang ini langsung memicu koordinasi lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah langsung turun tangan memantau penyidikan sekaligus memastikan dukungan psikologis.

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyatakan pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan aparat kepolisian dan perangkat daerah setempat sejak awal Oktober.

“Pada tanggal 7 Oktober, kami sudah datang dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, UPTD, Polres, serta pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan,” ujar Uswatun di sela mendampingi kunjungan reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/10/2026).

Soroti Titik Rawan di Sekolah

Tindakan pencegahan perundungan terbukti tidak bisa hanya berfokus pada penyelesaian akhir kasus. Pemprov Jateng menyoroti serius celah keamanan di lingkungan pendidikan, khususnya terkait pantauan kamera pengawas yang belum optimal.

Hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan menunjukkan jarak antar CCTV di sejumlah lokasi sekolah terlalu jauh, yakni mencapai 20 meter. Kondisi ini membuat beberapa sudut sekolah luput dari pengawasan dan berpotensi menjadi tempat terjadinya perundungan.

“Kemarin kami sampaikan bahwa mungkin harus ada gerakan pemasangan CCTV secara serentak, terutama di titik-titik blank spot yang berpotensi menjadi tempat terjadinya perundungan,” jelasnya.

Edukasi Keluarga dan Gerakan Ayu Rukun

Fasilitas keamanan yang memadai tetap harus berjalan beriringan dengan pendidikan karakter. Uswatun meminta sekolah memperkuat program Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan gerakan Ayu Rukun agar tidak sekadar menjadi formalitas

“Bukan hanya terbentuk TPPK-nya, tetapi benar-benar ada edukasi di dalamnya sehingga mendarah daging, saling menyayangi dan saling mencintai,” tuturnya.

Peran keluarga juga sangat krusial sebagai madrasah pertama bagi anak. Orang tua wajib memberikan pemahaman agar anak mampu mengenali situasi rawan perundungan dan tahu apa yang harus dilakukan.

“Pendidikan pertama anak itu adalah keluarga. Bagaimana keluarga membekali anak, mengidentifikasi ketika akan dirundung, kemudian apa yang harus dilakukan. Semua tidak bisa terpisahkan. Semuanya harus berkontribusi untuk menyelamatkan masa depan anak,” pungkasnya.

Atensi Khusus DPR RI

Isu perlindungan anak di Pemalang ini turut mendapat atensi dari pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa penanganan kekerasan di dunia pendidikan membutuhkan kerja sama berlapis dari pusat hingga daerah.

Kunjungan kerja rombongan wakil rakyat tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi. Sumarno juga memaparkan tren positif daerah, di mana angka kemiskinan Jateng telah turun menjadi 9,21%.

Penanganan komprehensif dari hulu ke hilir menjadi kunci penyelesaian kekerasan anak. Wachid mengingatkan bahwa birokrasi daerah memegang peran eksekusi yang sangat penting.

“Peran daerah kami butuhkan dari mulai ee bupati ke bawah sampai ke aparatnya ya sampai kerja sama sama desa,” ujarnya usai acara.