Rombak Fungsi Birokrasi, 576 Camat Teken Pakta Integritas Kecamatan Berdaya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengubah wajah birokrasi kecamatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa. Transformasi ini terikat kuat dalam Pakta Integritas Kecamatan Berdaya yang ditandatangani oleh 576 bupati, wali kota, dan camat di hadapan Gubernur Ahmad Luthfi pada Kamis (16/4/2026).

Percepatan Eksekusi Program Berbasis Pakta

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam reformasi birokrasi Jateng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin kecamatan sekadar menjalankan fungsi administratif. Oleh karena itu, wilayah ini harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat.

Gubernur secara langsung menginstruksikan percepatan pelaksanaan program tersebut. Proses ini bermula dari penetapan wilayah sasaran oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Setelah itu, penyusunan rencana aksi segera menyusul untuk memastikan target terpenuhi.

“Yang pertama, para bupati akan membuat surat keputusan penunjukan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Setelah itu, dinas terkait akan menyusun action plan untuk kegiatannya,” ujar Luthfi.

Kolaborasi Anggaran dan Prioritas Sasaran

Selanjutnya, Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah memegang peran penting dalam menyusun detail teknis eksekusi. Dukungan anggaran kolaboratif untuk puluhan program intervensi ini tercatat sangat masif. Hingga 11 April 2026, alokasi dana telah menembus angka Rp131 miliar.

Selain itu, program ini secara spesifik membidik kelompok rentan di tingkat desa. Pemuda, penyandang disabilitas, serta perempuan yang belum mandiri secara ekonomi menjadi prioritas utama. Langkah mengumpulkan camat dan kepala daerah ini bertujuan memastikan seluruh lapisan birokrasi memahami urgensi target tersebut secara komprehensif.

Gubernur merinci kelompok prioritas yang akan menerima pelatihan khusus. “Salah satunya para pemuda dengan program zilenial. Kemudian yang kedua para disabilitas di wilayahnya. Lalu yang ketiga para perempuan atau janda yang belum mempunyai kemampuan ekonomi, sehingga nanti dilatih dengan program-program tertentu di kecamatan,” ujar Luthfi.

Akhirnya, kesepakatan lewat Pakta Integritas Kecamatan Berdaya mengikat komitmen seluruh kepala daerah. Perjanjian ini menjamin birokrasi bekerja lebih proaktif dan dekat dengan masyarakat. Pada gilirannya, inisiatif ini efektif menekan angka pengangguran serta menciptakan kemandirian warga di tingkat bawah.