Tok! Anggaran Jawa Tengah 2026 Tembus Rp24,15 Triliun

SEMARANG, jatengdata.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyetujui postur Anggaran Jawa Tengah 2026 dengan total belanja mencapai Rp24,15 triliun dan target SiLPA nihil dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Jumat (28/11/2025).

Struktur Anggaran Jawa Tengah 2026 menunjukkan target pembangunan yang agresif. Pemerintah menetapkan Pendapatan Daerah Jateng sebesar Rp23,74 triliun. Oleh karena itu, postur ini memunculkan Defisit APBD Jateng senilai Rp414,5 miliar. Meskipun demikian, pemerintah menutup celah tersebut melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Hasilnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditargetkan nihil.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Gerindra, Dwi Yasmanto, memaparkan rincian tersebut. Ia membacakannya dalam laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, alokasi dana ini juga mencakup beberapa penyesuaian baru. Penyesuaian tersebut menyasar kegiatan Wawasan Kebangsaan dan dukungan pembahasan Raperda Pelayanan Publik.

“Penyesuaian anggaran yang disepakati, termasuk penambahan pendapatan dan kenaikan belanja, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan penyesuaian setelah melalui tahap evaluasi Kemendagri,” ujar Dwi Yasmanto.

Prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Selain menyepakati angka, dewan juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah harus mengoptimalkan peran PT Jateng Agro Berdikari (JTAB). Langkah ini bertujuan menegaskan status Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, pemerintah wajib memaksimalkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Jateng.

Di sektor sosial, dewan menyoroti akurasi penyaluran bantuan. Pemerintah akan memperbaiki verifikasi By Name By Address (BNBA) untuk program perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan sinkronisasi Data Tunggal Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas jalan provinsi. Fokus utama perbaikan berada pada jalur perbatasan dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY. Selain itu, sektor pendidikan dan usaha kecil menengah (UKM) juga mendapat perhatian serius, termasuk dukungan manajerial bagi Koperasi Merah Putih.

Mengakhiri agenda Rapat Paripurna DPRD Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin membacakan Laporan Akhir Gubernur. Ia menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif.

”Pemerintah Provinsi mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini,” ujar Taj Yasin.

Ia pun menambahkan harapan terkait implementasi kebijakan tersebut. “Kolaborasi produktif antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jateng menjadi fondasi kuat mengimplementasikan program pembangunan demi mengakselerasikan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat Jateng,” pungkasnya.