Kebijakan Publik Wajib Berbasis Riset, IAPA Desak Perumusan Aturan Sesuai Teori Ilmiah

PURWOKERTO, Jatengdata.com – Indonesian Association for Public Administration (IAPA) mendesak perumusan kebijakan publik yang terarah dan berbasis riset. IAPA mewajibkan seluruh penyusunan aturan berakar kuat pada teori serta pengetahuan ilmiah.

Ide progresif ini disampaikan oleh Guru Besar Administrasi Publik Prof. Dr. Eko Prasojo. Tujuannya agar setiap keputusan birokrasi memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Terobosan kebijakan berbasis bukti ini menjadi sorotan utama dalam IAPA Annual Conference dan International Conference on Public Administration and Social Sciences (ICPSH) 2026.

Konferensi tingkat tinggi tersebut berlangsung di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Acara ini dihelat sejak 21 hingga 23 Oktober 2026. Forum ilmiah IAPA 2026 ini mengusung tema besar tentang transformasi digital dan tata kelola global. Para peserta berdiskusi membedah problem pelayanan publik di era modern.

Rincian Lima Rekomendasi Strategis Berdampak Luas

Selain mendesak kebijakan berbasis riset, Prof. Eko merinci lima pilar rekomendasi IAPA 2026. Pertama, penguatan etika birokrasi agar pejabat menjalankan tugas secara profesional. Kedua, penerapan kebijakan berbasis bukti ilmiah secara konsisten. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan serta partisipatif. Keempat, penerapan sistem meritokrasi di Indonesia. Kelima, peningkatan kualitas ekosistem pendidikan tinggi nasional.

“Ada lima rekomendasi yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penguatan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, penyusunan kebijakan berbasis bukti yang didukung riset, teori, dan pengetahuan ilmiah agar kebijakan memiliki proyeksi serta dampak yang jelas. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Keempat, penguatan meritokrasi di Indonesia. Kelima, penguatan ekosistem pendidikan tinggi agar semakin baik,” tegas Prof. Eko.

Penerapan meritokrasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi. Pengisian jabatan publik wajib berdasar kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja. Melalui langkah ini, IAPA siap mendampingi pemerintah memperkuat kelembagaan.

Penutupan Rangkaian Konferensi Hari Ini

Hari ini, Jumat (23/10/2026), rangkaian kegiatan konferensi ditutup melalui program interaksi budaya dan komunitas (Cultural and Community Engagement).

Sebelumnya, pembukaan resmi berlangsung pada Kamis (22/10) di lingkungan kampus Unsoed. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Panitia Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, Ketua IAPA, Dekan FISIP Unsoed Prof. Dr. Slamet Rosyadi, serta Rektor Unsoed Prof. Dr. Ali Rokhman.

Sesi inti konferensi IAPA 2026 ini juga menghadirkan diskusi panel bersama pakar nasional dan internasional. Tokoh yang hadir meliputi Prof. Alfred Tat-Kei Ho, Prof. Eko Prasojo, Prof. Agus Pramusinto, Dubes Rusia H.E. Sergei Tolchenov, Dr. Sida Sonsri, Prof. Wan Rohila Ganti, Dr. Anderson Villa, serta Prof. Muslih Faozanudin. Ratusan peneliti turut memaparkan hasil riset lewat sesi paralel di ruang kelas Unsoed, menjadikan forum ini sebagai episentrum kolaborasi akademik global.