Sensus Ekonomi 2026 Ketuk Pintu Rumah, Awas Data Dipakai Pajak?

SEMARANG, Jatengdata.com – Gubernur Ahmad Luthfi akhirnya menjawab tegas keresahan warga soal petugas Sensus Ekonomi 2026 yang menanyakan data pendapatan. Bahkan, pemerintah provinsi memastikan seluruh informasi finansial dari 5 juta unit usaha di Jawa Tengah, termasuk bisnis digital rumahan, 100 persen rahasia dan mutlak bebas dari urusan perpajakan.

Sebagai informasi, Luthfi menyampaikan penegasan tersebut dalam momentum Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, pada Kamis (18/6/2026). Selain itu, kegiatan peluncuran ini menandai pengerahan masif 36.891 petugas yang akan menyebar ke seluruh pelosok kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kini, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya mendata deretan toko fisik di pinggir jalan utama. Sebaliknya, petugas sensus mulai menelusuri aktivitas ekonomi mandiri yang beroperasi penuh dari dalam kamar atau garasi rumah.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, membeberkan alasan krusial di balik strategi baru ini. Menurutnya, banyak pelaku usaha kekinian sangat mengandalkan platform digital untuk meraup cuan harian. Akibatnya, aktivitas ekonomi modern semacam ini sering kali luput dari radar pemantauan konvensional.

“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data dan identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujar Sonny saat menghadiri acara pencanangan tersebut.

Jaminan Mutlak Tanpa Bayang-Bayang Pajak

Padahal, fakta di lapangan menunjukkan banyak warga masih enggan membuka detail data finansial mereka. Terlebih lagi, para pelaku usaha mandiri sangat khawatir informasi tersebut bocor ke meja kantor pajak. Dampaknya, kecurigaan mendalam ini sering kali menghambat kerja para petugas saat melakukan wawancara tatap muka.

Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah langsung turun tangan merespons keresahan masyarakat tersebut. Ia menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, dan aparatur daerah untuk masif menyosialisasikan tujuan murni sensus ini. Pasalnya, pemerintah sangat membutuhkan data jujur demi menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja baru.

“Berikan data semaksimal mungkin. Dibuka apa adanya, data akan rahasia. Ini untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan,” tegas Luthfi di hadapan para peserta apel di Simpang Lima.

Lebih lanjut, Luthfi menambahkan bahwa data akurat memegang peranan sebagai fondasi mutlak pembangunan. Artinya, berbagai program pemerintah daerah tidak akan pernah tepat sasaran jika warga terus menyembunyikan potensi bisnis mereka. Maka dari itu, undang-undang menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas dan nominal pendapatan warga.

Tantangan Petugas Hadapi Kecurigaan Warga

Namun, janji kerahasiaan data dari pemerintah acapkali harus berbenturan dengan realita keras di lapangan. Sebagai contoh, petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Gunungpati, Anastasia Putri, menceritakan pengalamannya secara langsung. Bahkan, ia kerap menemui warga yang memasang sikap sangat defensif saat petugas mengetuk pintu rumah mereka.

Biasanya, masyarakat cenderung langsung menutup diri ketika kuesioner mulai menyentuh area sensitif seperti angka pendapatan. Oleh sebab itu, Anastasia beserta puluhan ribu rekan kerjanya harus memutar otak dan bekerja ekstra keras meyakinkan warga. Kemudian, mereka secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai tujuan sensus sebelum berani mengajukan pertanyaan inti kuesioner.

“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita. Informasinya akan terlindungi,” kata Anastasia setelah sukses mendata sekitar 20 kepala keluarga di wilayah tugasnya.

Terkait identitas petugas resmi sensus, masyarakat dapat mengenalinya dengan sangat mudah guna menghindari ancaman penipuan. Terlebih, BPS secara ketat membekali para petugas dengan surat tugas resmi, surat rekomendasi pemerintah daerah, serta rompi identitas khusus.

Ke depannya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dari rumah ke rumah ini akan terus bergulir serentak sejak 15 Juni hingga batas akhir pada 31 Agustus 2026.gustus 2026.