Ultimatum Tegas! Gubernur Larang Keras Perbaikan Jalan Blora Asal Tambal Sulam

SEMARANG, Jatengdata.com – Keluhan panjang masyarakat akhirnya mendapat respons langsung dari meja gubernur. Mengambil langkah taktis, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjatuhkan ultimatum keras yang mewajibkan proyek perbaikan jalan Blora berjalan profesional. Ia melarang tegas pelaksana proyek mengerjakan infrastruktur publik secara asal-asalan maupun sekadar tambal sulam.

Peringatan tajam gubernur tersebut muncul sebagai evaluasi menyeluruh setelah masyarakat luas terus menyampaikan berbagai aduan. Ia meminta jajarannya turun tangan secara responsif mengatasi masalah lapangan guna mencegah benturan dengan kepentingan publik.

“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan,” tegas Luthfi menggarisbawahi arahannya.

Lebih lanjut, ia memerintahkan balai dan dinas untuk langsung menjadikan ruas dengan kerusakan parah sebagai target eksekusi paling awal. Luthfi menegaskan bahwa penanganan asal-asalan hanya akan mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga pengguna jalan.

“Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya memastikan instruksi tersebut berjalan ketat.

Suntikan Dana dan Lelang Proyek

Merespons instruksi tegas itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, bergerak cepat. Ia memastikan agenda perbaikan jalan Blora, khususnya untuk ruas Randublatung-Cepu, kini sudah resmi memasuki tahap lelang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 5,276 miliar pada 2026. Dana ini secara khusus menyasar titik kerusakan paling ekstrem di kawasan Desa Kediren.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar, Senin (1/6/2026).

Manuver Tembus Dana Pusat (IJD)

Pemerintah daerah ternyata tidak membatasi diri pada kemampuan APBD Provinsi Jateng semata. Mereka melakukan manuver strategis dengan meminta tambahan alokasi kepada pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Tahun ini, Pemprov Jateng resmi mengajukan usulan pendanaan masif sebesar Rp 46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Kucuran dana ekstra ini menargetkan percepatan penataan ruas vital Singget-Doplang-Cepu.

“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” kata Henggar menaruh harapan besar.

Langkah kolaboratif ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjawab kritik dan mengawal aspirasi masyarakat. Gubernur beserta seluruh jajaran meyakini masukan konstruktif warga sangat krusial untuk mewujudkan perbaikan jalan Blora yang tuntas sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.