Ilusi Untung Peternak Unggas: Saat Harga Telur Ayam Tingkat Peternak Kalah oleh Biaya Produksi

SEMARANG, Jatengdata.com – Mampukah seorang peternak bertahan jika biaya pakan ternak harian lebih mahal daripada harga panen yang mereka terima? Pertanyaan retoris ini kini menjadi realitas pahit di Jawa Tengah, tatkala kejatuhan harga telur ayam tingkat peternak berbenturan keras dengan lonjakan biaya produksi yang merenggut margin keuntungan tanpa ampun.

Keriuhan kokok ayam memecah pagi di sebuah sentra peternakan Kendal, Jawa Tengah. Suasana bising ini justru berbanding terbalik dengan keheningan para pemiliknya. Setiap pagi, peternak memanen ribuan butir telur dari kandang mereka. Mereka lalu menumpuknya rapi dalam tray karton dengan penuh hati-hati. Kendati produksi telur harian melimpah ruah, raut wajah para peternak memancarkan kecemasan mendalam.

Mereka kini menghadapi realitas ekonomi yang amat pahit dan menyiksa. Biaya pakan pabrikan terus meroket tajam tanpa henti setiap pekannya. Sebaliknya, harga telur ayam tingkat peternak justru terjun bebas menembus batas kerugian operasional.

Kondisi muram di lapangan ini bukanlah sekadar keluhan tanpa dasar. Data resmi pemerintah secara gamblang mengonfirmasi pukulan telak terhadap kesejahteraan peternak unggas. Sebuah paradoks ekonomi yang ironis tengah terjadi di provinsi Jawa Tengah. Konsumen perkotaan mungkin tersenyum lebar menikmati harga pangan yang lebih murah. Namun, para peternak di perdesaan mensubsidi kemurahan tersebut dengan menanggung kerugian mereka sendiri. Jerih payah mereka tidak lagi memberikan imbal hasil yang memadai untuk menghidupi keluarga.

Krisis yang melanda sektor peternakan ini membawa dampak domino yang cukup mengerikan bagi perekonomian pedesaan. Para peternak unggas bukan sekadar produsen makanan biasa. Mereka adalah roda penggerak ekonomi yang menghidupi banyak pihak pendukung. Mulai dari pekerja kandang, penyedia armada angkut, hingga para pedagang pengecer di pasar tradisional. Ketika keuntungan peternak tergerus habis, perputaran uang di desa pun ikut melambat secara drastis.

Situasi ironis ini terekam sangat jelas dalam Berita Resmi Statistik (BRS) BPS. Laporan bernomor 28/05/33/Th. XX tersebut terbit secara resmi pada 4 Mei 2026. Dokumen tersebut mencatat deflasi Indeks Konsumsi Rumah Tangga Jawa Tengah mencapai 0,17 persen. Sayangnya, kondisi stabilisasi harga ini harus dibayar sangat mahal oleh peternak. Daya beli petani dan peternak merosot drastis seiring anjloknya harga komoditas.

Jepitan Margin Sektor Peternakan

Selanjutnya, laporan BPS memperlihatkan tren penurunan kesejahteraan yang sangat nyata. Indikator utamanya terlihat jelas pada metrik Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Jateng. Metrik penting penentu kesejahteraan ini merosot cukup tajam pada April 2026.

“Nilai Tukar Petani Peternakan pada April 2026 mengalami penurunan sebesar 2,45 persen menjadi 100,48,” catat lembaga statistik tersebut dalam laporan resminya.

Penurunan ini merupakan imbas langsung dari ketimpangan rasio pendapatan dan pengeluaran. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada subsektor peternakan anjlok hingga 2,07 persen. Penyumbang utama kejatuhan tajam ini adalah subkelompok unggas. Kelompok unggas ini terkoreksi negatif dalam angka mencapai 6,37 persen. Penurunan drastis ini mencakup jatuhnya harga ayam ras pedaging, ayam buras, dan ayam petelur di pasaran.

Selain itu, kelompok hasil ternak juga sama sekali tidak luput dari tekanan berat. Harga komoditas penyumbang protein utama ini merosot di angka 4,69 persen. BPS merinci secara spesifik penyebab utama penurunan indeks tersebut. Hal ini dipicu langsung oleh turunnya harga telur ayam ras, telur burung puyuh, dan telur itik di tingkat produsen.

Di sisi lain, peternak tidak memiliki ruang sedikit pun untuk bernapas lega. Beban operasional kandang harian justru bertambah semakin berat tak terkendali. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) subsektor peternakan justru naik 0,39 persen. Kenaikan ini sangat didorong oleh lonjakan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,81 persen. Akibatnya, peternak benar-benar terjepit mati-matian dari dua sisi secara bersamaan.

Membongkar Akar Masalah Pakan

Menelusuri lebih jauh, lonjakan biaya produksi ini menyingkap borok struktural perunggasan nasional. Catatan historis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Industri pakan ternak di Indonesia cenderung memelihara struktur pasar oligopoli. Segelintir perusahaan raksasa menguasai rantai pasok dari hulu hingga paling hilir. Mereka mengendalikan penuh penyediaan bibit ayam unggul hingga merajai pasar pakan komersial.

Akibat praktik monopoli terselubung ini, peternak mandiri praktis kehilangan seluruh daya tawarnya. Padahal, komponen pakan menyerap hampir 70 persen total biaya produksi sebuah peternakan. Ketika harga jagung global merangkak naik, pabrikan pakan dengan sangat cepat menaikkan harga jual mereka. Ironisnya, saat harga bahan baku dunia turun, harga pakan komersial ini enggan segera merangkak turun kembali.

Oleh karena itu, beban BPPBM peternakan selalu berada pada tren inflasioner yang mencekik. Peternak mandiri terpaksa menelan mentah-mentah semua lonjakan harga input ini. Mereka sama sekali tidak memiliki fasilitas penyangga untuk melindungi modal kerja mereka. Ketidakmampuan mengendalikan biaya input dasar ini membuat usaha perunggasan sangat rentan terhadap kebangkrutan. Terlebih lagi, tren pergerakan harga jual komoditas telur sama sekali tidak menentu setiap bulannya.

Membangun Kemandirian Kolektif

Menghadapi krisis struktural yang selalu berulang ini, pemerintah harus segera mengeksekusi langkah strategis. Intervensi pasar yang bersifat reaktif seperti operasi pasar murah terbukti berulang kali gagal. Solusi tambal sulam ini tidak pernah sekalipun menyentuh akar permasalahan secara tuntas. Peternak rakyat sejatinya sangat membutuhkan ketersediaan pakan ternak murah yang berkelanjutan. Mereka harus segera terlepas dari cengkeraman monopoli korporasi raksasa tersebut.

Salah satu model penyelesaian yang paling rasional adalah pembentukan koperasi peternak unggas. Pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan koperasi ini di setiap desa sentra produksi. Koperasi ini tidak boleh hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam belaka. Lembaga kolektif ini harus segera bertransformasi menjadi unit kekuatan ekonomi hulu-hilir. Melalui skema pendanaan kolektif, peternak dapat membangun pabrik pakan mini secara swadaya.

Selanjutnya, koperasi ini dapat memotong panjangnya rantai pasok secara lebih efisien. Mereka bisa membeli jagung langsung dari kelompok petani tanaman pangan lokal. Sebagai catatan tambahan, BPS justru merekam kenaikan NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,23 persen pada April 2026. Sinergi bisnis antara koperasi unggas dan kelompok tani jagung akan menciptakan ekosistem sirkular. Ekosistem baru ini tentunya akan saling menguntungkan kedua belah pihak secara finansial.

Menuju Tata Niaga Berkeadilan

Lebih lanjut, koperasi akan memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dalam menentukan kuota pasar. Manajemen pasokan yang tertata rapi akan mencegah praktik banting harga saat terjadi surplus pasokan. Dengan demikian, kedaulatan ekonomi para peternak unggas perlahan dapat pulih kembali. Pemulihan kesejahteraan peternak ini tentu saja akan membutuhkan komitmen dan waktu yang cukup panjang.

Namun, data rilis BPS ini telah menyalakan alarm peringatan yang sangat nyaring. Kejatuhan margin usaha perunggasan pada April 2026 adalah bukti nyata kegagalan sistem pasar. Rantai tata niaga pangan saat ini nyatanya masih sangat mendiskriminasi produsen di tingkat pertama. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib segera memfasilitasi transisi peternak menuju kelembagaan ekonomi yang lebih kuat.

Pemerintah bisa mulai memberikan subsidi mesin pembuat pakan bagi kelompok peternak mandiri. Selain itu, perbankan milik negara perlu membuka akses kredit bunga sangat rendah untuk menopang koperasi unggas. Perlindungan harga dasar produk unggas juga menjadi langkah konkret yang sangat ditunggu para peternak. Kesimpulannya, penanganan isu anjloknya daya beli peternak ini tidak bisa sekadar mengandalkan belas kasihan mekanisme pasar. Negara wajib hadir memberikan garansi keamanan berusaha. Tanpa reformasi tata niaga yang berani berpihak pada rakyat kecil, fluktuasi liar harga telur ayam tingkat peternak akan terus menjadi ancaman laten yang memiskinkan para pahlawan penyedia protein bangsa di garis depan.