Target PAD Semarang 2027 Naik Rp4,16 Triliun, Sistem Pemungutan Diperkuat

20 November 2026, 17:59 WIB • 2 menit baca
Joko Widodo mengenakan kemeja putih lengan pendek duduk di kursi kulit hitam sambil berbicara di depan mikrofon meja ruang rapat dengan papan nama bertuliskan JOKO WIDODO, S.Ak.
Anggota DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, S.Ak., menyampaikan pandangan terkait penguatan tata kelola pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2027 dalam rapat pembahasan kebijakan anggaran. Pemkot Semarang memproyeksikan target PAD 2027 naik sebesar 10,86 persen menjadi Rp4,16 triliun.

SEMARANG, Jatengdata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp4,16 triliun, atau naik sekitar 10,86 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp3,75 triliun. Kenaikan target tersebut menuntut penguatan sistem serta proses pemungutan agar seluruh potensi benar-benar terealisasi ke kas daerah.

Dorongan pembenahan tata kelola penerimaan ini mengemuka dalam pembahasan strategi pencapaian PAD Kota Semarang yang menjadi perhatian Joko Widodo. Ia menilai optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup berhenti pada penambahan objek pajak maupun retribusi semata, melainkan wajib diimbangi kepastian realisasi di lapangan.

Berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang 2027, pajak daerah menjadi tulang punggung utama dengan proyeksi mencapai Rp3,33 triliun. Sementara itu, penerimaan dari sektor retribusi daerah ditargetkan menyumbang sebesar Rp686,71 miliar.

Tutup Kebocoran Pendataan dan Percepat Digitalisasi

Urgensi penguatan PAD kian mendesak karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah turun pada 2027. Alokasi dana transfer menyusut sekitar Rp547 miliar atau turun 28,14 persen. Nilai transfer tersebut berkurang dari semula Rp1,94 triliun menjadi Rp1,39 triliun.

Kondisi ini membuat kemandirian fiskal Kota Semarang sangat bergantung pada efektivitas pemungutan internal. Joko Widodo menekankan perlunya pembenahan menyeluruh pada proses pemungutan. Langkah itu mencakup pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan kepatuhan, digitalisasi pembayaran, hingga peningkatan kapasitas petugas.

Perbaikan dari hulu ke hilir itu mencegah hilangnya potensi penerimaan akibat lemahnya pendataan maupun celah pengawasan.

Sasar Pasar Modern, Pajak Mamin, dan Kemitraan UMKM

Selain membenahi sistem internal, pemerintah perlu mengawasi sektor pasar modern. Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman (Mamin) juga menjadi sorotan strategis. Petugas harus memastikan kepatuhan kewajiban perpajakan pada kedua sektor pertumbuhan ekonomi perkotaan tersebut.

Di saat bersamaan, penguatan kemitraan antara pelaku pasar modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus berjalan. Sinergi ini memberikan ruang tumbuh yang adil bagi produk lokal Semarang di tengah ekspansi ritel modern.

Strategi peningkatan PAD tersebut wajib terwujud dalam langkah nyata dan terukur, bukan sekadar mematok angka tinggi. Tata kelola pendapatan yang akuntabel akan menjaga keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Kota Semarang.

Kontributor: Rizqi Aulia
Editor: Agung S Bakti
Bagikan:

Ikuti Terus Kabar Terbaru dari Jateng Data

Dapatkan berita terpercaya dan update pilihan langsung di perangkat Anda.