Soroti Kasus Penyadapan Presiden, Pakar CISSReC Desak Audit Alat Sadap

JAKARTA, Jatengdata.com – Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Dr. Pratama Persadha, menyoroti tajam pengungkapan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Praktik ilegal tersebut turut menyasar sejumlah tokoh nasional sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Ia menilai skandal penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut bukan sekadar persoalan teknis keamanan siber, melainkan menyangkut buruknya tata kelola intelijen, penegakan hukum, serta perlindungan hak privasi warga negara.

Saat menyampaikan keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/11/2026), Pratama menegaskan bahwa ancaman terbesar teknologi pengawasan justru bersumber dari celah pengendalian wewenang di dalam institusi penegak hukum.

“Persoalan terbesar dalam teknologi pengawasan tidak terletak pada kecanggihan perangkatnya, melainkan pada bagaimana kewenangan mengoperasikan perangkat itu diberikan, dikendalikan, dan diawasi,” ujar Pratama.

Duduk Perkara Penyadapan Ilegal

Sorotan tajam CISSReC ini merespons langkah Bareskrim Polri yang membongkar praktik penyadapan ilegal (illegal tapping) melalui server LIMS Polri pada Selasa (3/11/2026) malam. Dalam pengungkapan kasus penyadapan Presiden tersebut, penyidik menetapkan tiga perwira polisi aktif sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Eko Hadi (EH).

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, menjelaskan bahwa para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon pribadi milik tokoh penting ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi resmi maupun dasar laporan polisi yang sah.

“Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Komjen Pol Asep Safrudin saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Selain menyadap komunikasi secara ilegal sejak tahun 2025, para tersangka juga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026 guna menghilangkan barang bukti. Seorang petugas yang mengetahui manuver tersebut lantas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Penyidik segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa sepuluh saksi serta tiga saksi ahli. Tim Bareskrim juga menyita barang bukti berupa 11 unit ponsel, satu iPad, serta empat flashdisk. Selanjutnya, Polri menahan ketiga tersangka di Rutan Bareskrim Polri dengan jeratan pasal berlapis UU KUHP Baru dan UU ITE.

Empat Celah Kelemahan Sistem

Menanggapi modus operandi tersebut, Pratama menjelaskan bahwa LIMS merupakan platform resmi yang menghubungkan kebutuhan penyadapan aparat dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Sistem ini meneruskan instruksi intersepsi langsung ke jaringan operator seluler. Alat tersebut kemudian menyalin percakapan telepon maupun metadata komunikasi target ke pusat pemantauan. Cara kerja LIMS pada jaringan operator ini berbeda dengan spyware Pegasus atau Predator yang menginfeksi gawai target secara langsung.

Menurut Pratama, kasus penyadapan Presiden ini membuka empat kelemahan krusial pada sistem pengawasan internal. Kelemahan tersebut meliputi pengendalian hak akses yang longgar, absennya verifikasi berlapis atas dokumen hukum perkara, lemahnya pencatatan jejak audit (audit trail), hingga ketiadaan pengawasan independen secara berkala.

“Jika satu pejabat bisa memasukkan target, menyetujui permintaan, menjalankan penyadapan, sekaligus mengelola hasilnya, risiko penyalahgunaan kewenangan terbuka lebar. Fungsi-fungsi itu seharusnya dipisah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pratama menilai manuver penghapusan berkas sadapan pada Oktober 2026 telah menaikkan level pelanggaran karena mempertaruhkan integritas bukti elektronik. Dalam arsitektur keamanan yang baik, sistem utama wajib menolak instruksi penghapusan seluruh jejak digital. Sistem harus menyimpan salinan log pada infrastruktur mandiri di luar jangkauan administrator utama.

Oleh sebab itu, penyidik perlu menjadikan tindakan penghapusan ini sebagai pintu masuk investigasi. Tim audit dapat memeriksa log server, aktivitas akun administrator, hingga rekaman komunikasi antara LIMS dan operator seluler.

Ancaman Kebocoran Komunikasi Presiden

Di sisi lain, Pratama mengingatkan publik mengenai bahaya fatal di balik kebocoran jalur komunikasi kepala negara. Presiden memegang informasi paling sensitif negara, mulai dari kebijakan ekonomi, posisi diplomasi, hingga keputusan keamanan. Karena itu, kepala negara membutuhkan lapisan pengamanan komunikasi khusus yang bebas dari kendali lembaga objek pengawasan.

“Kebocoran percakapan seorang Presiden bukan hanya soal privasi pribadi, tetapi bisa menggeser posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dan membahayakan keselamatan negara,” tutur doktor keamanan siber tersebut.

Unit pengamanan independen wajib memeriksa perangkat komunikasi Presiden secara rutin guna menutup celah kerawanan tersebut. Petugas khusus juga harus memverifikasi jalur transmisi serta membatasi akses ruang rapat tingkat tinggi secara ketat.

Desak Audit Menyeluruh LIMS

Sebagai langkah penanganan darurat, CISSReC mendesak pemerintah segera mengaudit seluruh perangkat sadap milik institusi negara guna mencegah ancaman dari dalam organisasi (insider threat).

“Langkah awal yang mendesak adalah audit menyeluruh terhadap seluruh peralatan penyadap yang dimiliki institusi berwenang di Indonesia. Bukan hanya Polri, tetapi juga institusi lain yang punya kewenangan intersepsi,” jelas Pratama.

Selain audit komprehensif, pemerintah perlu merombak tata kelola LIMS dengan menggabungkan kontrol hukum, administratif, teknis, dan audit independen.

Pratama pun merumuskan enam langkah pembenahan utama bagi tata kelola penyadapan. Pertama, institusi wajib menerapkan mekanisme persetujuan berlapis dan memisahkan fungsi kewenangan (separation of duties).

Selanjutnya, pengelola sistem harus menyimpan immutable audit log pada server mandiri serta memasang fitur deteksi anomali otomatis. Terakhir, unit independen perlu menggelar audit mendadak secara berkala sekaligus memperkuat pengawasan eksternal.

“Semakin besar kewenangan seseorang mengawasi komunikasi masyarakat, semakin kuat pengawasan yang harus diberlakukan terhadap orang itu. Dalam negara hukum, kewenangan penyadapan bukan hak istimewa tanpa batas,” pungkas Pratama.