Politik di Atas Meja Makan

Ungkapan “saya tidak suka politik” sering terdengar sebagai bentuk sikap netral, bahkan dianggap sebagai tanda kedewasaan. Padahal, tidak menyukai politik berbeda dengan tidak peduli terhadap politik. Kita boleh menolak intrik, perebutan kekuasaan, kampanye penuh kebencian, transaksi jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau pertunjukan politik yang miskin gagasan. Namun, kita tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap bagaimana pemimpin menjalankan kekuasaan.

Banyak orang mengaku tidak tertarik pada politik, padahal setiap hari keputusan politik mengatur hidupnya secara langsung. Mereka sering kali menghindari perdebatan dan menganggap politik semata-mata sebagai urusan orang-orang yang haus kekuasaan.

Banyak yang lupa bahwa harga pangan yang mereka beli, pajak yang mereka bayar, pekerjaan yang mereka peroleh, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, harga BBM, tarif listrik, lapak di pasar, tarif angkutan, hingga kesempatan usaha yang mereka miliki, semuanya bersentuhan erat dengan keputusan politik.

Politik mungkin tidak selalu hadir di ruang makan kita, tetapi keputusan politik bisa menentukan makanan apa yang tersedia di atas meja. Politik bukan sekadar urusan siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang menentukan aturan kehidupan kita.

Ketika orang-orang baik memilih menjauh dari politik, ruang pengambilan keputusan tidak otomatis menjadi bersih. Mereka yang menjadikan politik sebagai alat mempertahankan kepentingan pribadi justru berpotensi menguasai ruang itu. Politik tidak pernah benar-benar kosong. Ketika masyarakat yang rasional memilih diam, selalu ada pihak lain yang siap mengisi kekosongan tersebut.

Di sinilah ketidakpedulian menjadi persoalan. Bukan karena setiap orang harus menjadi politisi, melainkan karena setiap orang memiliki kepentingan terhadap kebijakan hasil rancangan para politisi.

Keputusan Politik Menentukan Harga Kehidupan

Coba tengok meja makan sebuah keluarga sederhana. Di atasnya ada nasi, sayur lodeh, tempe, dan sambal. Di balik makanan sederhana itu terdapat rangkaian keputusan politik yang panjang.

Kebijakan pangan, produksi pertanian, distribusi, impor, dan tata niaga memengaruhi harga beras. Kebijakan subsidi sangat menentukan harga pupuk. Kebijakan upah, pajak, investasi, dan lapangan kerja turut memengaruhi pendapatan keluarga. Bahkan, kebijakan negara memengaruhi kemampuan seseorang untuk membeli rumah, menyekolahkan anak, dan memperoleh pelayanan kesehatan.

Seorang petani mungkin tidak pernah mengikuti debat politik di televisi. Tetapi keputusan politik tentang pupuk, irigasi, impor pangan, perlindungan lahan, dan harga hasil panen menentukan masa depan kehidupannya.

Bagi kaum buruh, mereka mungkin tidak mengenal seluruh anggota parlemen. Tetapi keputusan politik tentang upah minimum, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan hubungan industrial sangat menentukan kesejahteraannya.

Sementara itu, pelaku UMKM mungkin tidak tertarik pada hiruk-pikuk pemilu. Namun, kebijakan pajak, perizinan, pembiayaan, dan akses pasar bisa menentukan apakah usahanya bertahan atau gulung tikar.

Artinya, politik bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Politik bekerja melalui hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Bisa jadi kita mungkin tidak mengurus politik, tetapi politik mengurus hampir seluruh aspek kehidupan kita.

Politik: Ruang Menentukan Arah Kekuasaan

Dalam negara demokrasi, rakyat sesungguhnya memiliki ruang untuk menentukan arah kekuasaan. Melalui pemilu, partisipasi publik, kritik, pengawasan, dan berbagai saluran demokrasi seperti pers, masyarakat mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan negara.

Hak ini kehilangan makna ketika masyarakat hanya hadir lima tahun sekali di bilik suara, kemudian menyerahkan seluruh urusan kepada mereka yang terpilih. Demokrasi tidak selesai ketika pemilih memasukkan surat suara ke kotak pemungutan suara. Justru setelah itu, masyarakat harus terus menjalankan pengawasan terhadap kekuasaan.

Kita boleh saja bertanya siapa yang menang dalam pemilu. Tetapi kita juga harus menanyakan apa yang mereka lakukan setelah memperoleh kemenangan itu. Kita perlu memastikan, apakah pemerintah menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat? Bagaimana arah kebijakan publik berpihak kepada kelompok rentan? Sudahkah penegak hukum berlaku adil? Serta, mampukah pemimpin menjalankan kekuasaan secara transparan dan bertanggung jawab?

Memilih pemimpin tidak sama dengan memberikan cek kosong kepada mereka. Masyarakat begitu sibuk memperdebatkan siapa yang menjadi penguasa, tetapi sering lupa mengawasi bagaimana penguasa menggunakan kekuasaannya. Lebih berbahaya lagi apabila masyarakat hanya menjadi penonton, sementara para elite mempertukarkan kepentingan publik dalam transaksi politik yang tidak pernah rakyat ketahui.

Politik tergantung pada siapa yang mendefinisikan dan untuk kepentingan siapa. Politik adalah instrumen untuk mengatur kehidupan bersama, mendistribusikan sumber daya, menyelesaikan konflik kepentingan, dan menentukan prioritas pembangunan.

Mengukur Keberhasilan Politik

Yang membuat politik menjadi buruk bukan semata-mata politik itu sendiri, melainkan moralitas, orientasi, dan perilaku orang-orang yang menjalankannya. Kekuasaan bisa menjadi alat pengabdian, tetapi penguasa juga bisa menjadikannya sebagai alat penindasan. Anggaran bisa menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, tetapi oknum tertentu bisa mengubahnya menjadi ladang pemburuan rente. Hukum bisa menjadi pelindung keadilan, tetapi bisa pula diperalat untuk melindungi kepentingan tertentu.

Kita tidak seharusnya menghentikan ukuran keberhasilan politik pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, panjang jalan, atau banyaknya proyek yang pemerintah resmikan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pekerjaan, petani semakin sejahtera, dan buruh semakin terlindungi.

Kita juga harus melihat apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, dan keluarga-keluarga kecil mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kita mesti menilai politik dari dampaknya terhadap kehidupan manusia, bukan sekadar kemegahan panggung kekuasaan.

Peduli pada Politik

Kita tidak harus menjadi politisi untuk peduli pada politik. Kita tidak harus menjadi anggota partai untuk memahami kebijakan publik, dan tidak harus berada di lingkaran kekuasaan untuk ikut menentukan arah kehidupan bangsa.

Menjadi warga negara yang kritis, membaca kebijakan, menguji janji, mengawasi anggaran, berani menyampaikan kritik, dan menolak politik uang merupakan bentuk partisipasi yang jauh lebih bermakna daripada sekadar menjadi pendukung fanatik seorang tokoh.

Jangan pula terjebak pada politik identitas yang membelah masyarakat secara diametral menjadi kawan dan lawan. Jangan mengukur kebenaran semata-mata berdasarkan siapa yang berbicara.

Kita harus mendukung kebijakan yang baik sekalipun datang dari lawan politik, sementara kita wajib mengkritik kebijakan yang buruk sekalipun lahir dari tokoh yang kita dukung. Loyalitas tertinggi warga negara bukan kepada individu, partai, atau kelompok kekuasaan, melainkan kepada kepentingan publik, konstitusi, dan keadilan.

Saat kita berhenti peduli, orang lain akan menentukan aturan mainnya. Jika kita berhenti mengawasi, pihak tertentu akan leluasa menentukan ke mana mereka membelanjakan uang negara. Manakala kita berhenti bersuara, pihak lain bisa dengan mudah menyingkirkan kepentingan kita.

Pada saat harga kebutuhan pokok semakin mahal, pekerjaan semakin sulit, usaha semakin terhimpit, sementara kesejahteraan semakin jauh dari jangkauan, barangkali kita baru menyadari satu hal penting. Keputusan politik yang dahulu kita anggap bukan urusan kita, ternyata telah ikut menentukan nasib dan kesejahteraan kita sehari-hari.

Ketidakpedulian terhadap politik tidak membuat kita bebas dari akibatnya. Sikap abai justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan akibat tersebut.

Baca juga:

Integritas ASN, Antara Kepentingan Negara dan Pribadi