Di Balik Angka 265 Ribu Petani Baru: Menakar Nafas Panjang Migrasi Pekerja Jawa Tengah ke Sektor Informal

SEMARANG, Jatengdata.com – Di tengah ambisi industrialisasi yang mentereng, Jawa Tengah justru mencatat fenomena “proletar yang pulang”. Sebanyak 265 ribu orang tercatat kembali mengolah tanah dalam setahun terakhir. Namun, apakah Migrasi Pekerja Jawa Tengah ini adalah tanda kejayaan agribisnis atau sekadar pelarian dari ketatnya persaingan kerja di perkotaan?

Matahari baru saja naik sepenggalah di lereng perbukitan, namun keringat sudah membasahi kaos oblong Agus (29). Mantan supervisor gerai ritel di Solo ini kini sibuk mencangkul tanah untuk ditanami cabai. Setahun lalu, dunianya adalah pendingin ruangan dan target penjualan bulanan. Kini, dunianya adalah fluktuasi harga pupuk dan ketidakpastian cuaca.

Agus adalah satu dari ratusan ribu orang yang memutuskan untuk “pulang”. Ia menjadi bagian dari arus besar Migrasi Pekerja Jawa Tengah yang kembali menyentuh tanah. Fenomena ini bukan sekadar cerita nostalgia tentang kepulangan ke kampung halaman. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Jawa Tengah edisi Mei 2026, terjadi pergeseran tektonik dalam struktur ketenagakerjaan kita.

Rontoknya Benteng Perdagangan Perkotaan

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran kehilangan sekitar 300.000 pekerjanya dalam setahun terakhir. Penurunan ini merupakan yang terdalam di antara seluruh kategori lapangan usaha di Jawa Tengah. Padahal, selama bertahun-tahun sektor ini menjadi penopang utama ekonomi perkotaan.

Data Sakernas Februari 2026 menunjukkan distribusi pekerja perdagangan turun menjadi 16,76 persen. Tekanan ganda dari transformasi digital dan pergeseran daya beli masyarakat menjadi pemicu utama. Akibatnya, banyak pekerja ritel yang terpaksa mencari peruntungan baru di luar kota besar. Mereka mulai melirik potensi di desa sebagai jaring pengaman ekonomi yang lebih stabil.

Migrasi Pekerja Jawa Tengah dari kota ke desa ini terekam jelas dalam angka serapan pertanian. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Sektor ini menampung 4,85 juta orang atau setara 27,37 persen dari total penduduk bekerja. Penambahan 265.000 petani baru menjadi bukti nyata bahwa sawah kembali menjadi “rahim” ekonomi rakyat.

Sawah sebagai Bantal Pengaman Ekonomi

Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme kepulangan ini tanpa melihat data kualitas kerja. Peningkatan serapan di sektor pertanian ini berjalan beriringan dengan melambungnya angka sektor informal. Pada Februari 2026, proporsi pekerja informal di Jawa Tengah melonjak menjadi 61,00 persen. Angka ini setara dengan 13,04 juta orang yang bekerja tanpa perlindungan formal yang memadai.

Status “Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar” mencatatkan kenaikan persentase terbesar, yakni 0,71 persen poin. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku Migrasi Pekerja Jawa Tengah sekadar membantu usaha keluarga di desa. Mereka belum tentu mendapatkan penghasilan tetap atau perlindungan jaminan sosial. Sawah pun berperan sebagai “bantal pengaman” saat sektor formal di kota tak lagi mampu menampung mereka.

Fenomena ini sejatinya menunjukkan ketangguhan sektor pertanian dalam meredam gejolak ekonomi regional. Akan tetapi, ketergantungan yang tinggi pada sektor informal yang kini mencapai 61,00 persen membawa risiko kerentanan ekonomi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu segera memastikan bahwa para pekerja dalam arus Migrasi Pekerja Jawa Tengah ini mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah. Selain daripada itu, pemberian pelatihan teknologi pertanian modern pun menjadi kunci krusial agar produktivitas mereka tetap terjaga di masa depan seiring dengan transformasi digital yang sedang berlangsung

Paradoks Pendidikan dan Pengangguran Desa

Ada ironi yang menyesakkan saat kita membedah profil pendidikan para pekerja di Jawa Tengah. Penduduk bekerja saat ini didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai 42,71 persen. Angka ini justru meningkat 2,41 persen poin dibandingkan periode Februari tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah pekerja lulusan Diploma hingga Sarjana justru mengalami penurunan.

Kondisi ini menegaskan bahwa lapangan kerja yang tersedia lebih banyak menyerap tenaga kerja berketerampilan rendah. Arus Migrasi Pekerja Jawa Tengah ini seolah menyingkirkan para sarjana dari peta persaingan kerja lapangan. Hal tersebut terkonfirmasi dari data pengangguran di perdesaan yang justru meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) desa naik dari 3,17 persen menjadi 3,48 persen.

Meskipun pertanian menyerap banyak orang, desa belum sepenuhnya siap mengelola ledakan tenaga kerja baru. Ketimpangan distribusi lahan dan minimnya mekanisasi menjadi kendala yang nyata di lapangan. Selain itu, lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi dengan angka 6,75 persen. Kondisi ini menuntut adanya sinkronisasi ulang antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan agribisnis modern.

Digitalisasi Desa Melalui KBLI 2025

Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 oleh BPS mulai memotret dinamika baru ini. Sistem ini lebih adaptif dalam menangkap munculnya model bisnis baru, termasuk platform digital di perdesaan. Transformasi digital tidak lagi hanya membunuh ritel fisik, tetapi mulai memberi napas bagi distribusi pangan.

Petani muda hasil Migrasi Pekerja Jawa Tengah kini mulai memanfaatkan teknologi untuk memotong jalur tengkulak. Klasifikasi baru ini memungkinkan pemerintah memetakan aktivitas ekonomi digital di sektor primer secara lebih akurat. Data yang lebih presisi akan membantu pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi petani milenial. Hal ini memberikan secercah harapan bagi revitalisasi ekonomi desa yang lebih modern.

Sebagai penutup, fenomena kembalinya ratusan ribu orang ke sawah adalah pengingat penting. Jati diri ekonomi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada tanah dan akar agraria kita. Kepulangan mereka harus disambut dengan kebijakan revitalisasi lahan yang konkret dan berpihak pada rakyat. Di tangan mereka yang rela kakinya berlumpur, Migrasi Pekerja Jawa Tengah akan menjadi awal kedaulatan pangan yang berkelanjutan.